Kategori
  • > No Sub-Folder(s)
  • Jumlah Putusan ID  2215     
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39234     
    Sub Kategori  159
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 ID  
PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD)
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 ID  
PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 ID  
TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2017 ID  
HAKIM KHUSUS DALAM SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 ID  
TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH AGUNG
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 ID   EN 
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN KE PENGADILAN NEGERI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 ID   EN 
PEDOMAN BERACARA DALAM SENGKETA PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-025/A/JA/11/2015 Tahun 2015 ID  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM, BANTUAN HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM, TINDAKAN HUKUM LAIN DAN PELAYANAN HUKUM DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 ID  
HAKIM KHUSUS DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 ID  
RUMUSAN HUKUM HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 ID  
PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
Surat Edaran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Nomor SE-34/BC/2010 Tahun 2010 ID  
MEKANISME PEMBERIAN JAWABAN KONFIRMASI DAN LEGALISASI TERKAIT SPTNP, SPKTNP, KEPUTUSAN KEBERATAN, PUTUSAN BANDING, ATAU PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI, KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ID   EN 
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Instruksi Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2005 ID  
PENANGANAN PERKARA PERDATA DI PERADILAN UMUM DAN PERKARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ID   EN 
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 ID  
PENGALIHAN ORGANISASI, ADMINISTRASI, DAN FINANSIAL DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA KE MAHKAMAH AGUNG
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 563/MENKES/SK/IV/2003 Tahun 2003 ID  
PENETAPAN PEJABAT YANG MENANGANI KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2002 ID  
PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI CIKARANG, KEJAKSAAN NEGERI BENGKAYANG, KEJAKSAAN NEGERI CILEGON, KEJAKSAAN NEGERI SENDAWAR, KEJAKSAAN NEGERI SANGATTA DAN KEJAKSAAN NEGERI TUA PEJAT
Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002 ID  
UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM AD HOC
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 ID  
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT HAKIM
<< Sebelumnya 1 2 3 4 5 Berikutnya »