Kategori
  • > No Sub-Folder(s)
  • Jumlah Putusan ID  2211     
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39201     
    Sub Kategori  159
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 Tahun 2017 ID   EN 
PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK
Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-03/PP/2016 Tahun 2016 ID  
TATA TERTIB PERSIDANGAN PENGADILAN PAJAK
Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-02/PP/2016 Tahun 2016 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR PER-01/PP/2016 TENTANG PERTIMBANGAN PERSETUJUAN KETUA PENGADILAN PAJAK ATAS PERMOHONAN IZIN KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK
Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-01/PP/2016 Tahun 2016 ID  
PERTIMBANGAN PERSETUJUAN KETUA PENGADILAN PAJAK ATAS PERMOHONAN IZIN KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2013 Tahun 2013 ID  
TATA CARA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-001/PP/2012 Tahun 2012 ID  
PERATURAN KETUA PENGADILAN PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR PER-001/PP/2010 TENTANG TATA TERTIB PERSIDANGAN PENGADILAN PAJAK
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2011 Tahun 2011 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.03/2009 TENTANG TATA CARA PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2009 Tahun 2009 ID  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.03/2009 Tahun 2009 ID  
TATA CARA PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2007 Tahun 2007 ID  
PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAS PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG SEDANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-109/PJ/2007 Tahun 2007 ID  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-627/PJ/2001 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN DAN PENYITAAN HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN PADA BANK DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
Surat Edaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-09/BC/2004 Tahun 2004 ID  
PERSYARATAN PENGAJUAN BANDING KE PENGADILAN PAJAK
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 577/KMK.01/2003 Tahun 2003 ID  
BESARNYA TUNJANGAN DAN KETENTUAN LAINNYA BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN HAKIM PADA PENGADILAN PAJAK
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KMK.01/2003 Tahun 2003 ID  
PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ./2003 Tahun 2003 ID  
TATA CARA PENANGANAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK KE MAHKAMAH AGUNG
Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor 294/KMK.03/2003 dan Nomor M-02-UM.09-01 Tahun 2003 ID  
TATA CARA PENITIPAN PENANGGUNG PAJAK YANG DISANDERA DI RUMAH TAHANAN NEGARA DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 46 Tahun 2003 ID  
BESARNYA BIAYA PENAGIHAN PAJAK DAERAH DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA UNTUK PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA DAN PELAKSANAAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN
Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30 Tahun 2003 ID  
KETENTUAN PEMERIKSAAN DI BIDANG PAJAK DAERAH
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ID   EN 
PENGADILAN PAJAK
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2002 Tahun 2002 ID  
TATA CARA PENYITAAN KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK BERUPA PIUTANG DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
<< Sebelumnya 1 2 Berikutnya »