PUSAT DATA
Kategori
  • Benda & Jaminan
    Jumlah Peraturan ID  51   EN  3
    Sub Kategori  1
  • Keluarga & Waris
    Jumlah Peraturan ID  23   EN  1
    Sub Kategori  0
  • Hirarki Putusan
    Jumlah Putusan ID  2206      EN  0
    Sub Kategori  508
  • Kategori Putusan
    Jumlah Putusan ID  16459      EN  0
    Sub Kategori  161
Jumlah data yang ditemukan dalam kategori ini : 20 (0.11 detik)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tahun 2013 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 93/PMK.06/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2008 ID  
PENGESAHAN STATUTE OF THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW (STATUTA LEMBAGA INTERNASIONAL UNTUK UNIFIKASI HUKUM PERDATA)
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ID  
WAKAF
Keputusan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor 42/PN/2000 Tahun 2000 ID  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LELANG
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 507/KMK.01/2000 Tahun 2000 ID  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 337/KMK.01/2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 508/KMK.01/2000 Tahun 2000 ID  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 338/KMK.01/2000 TENTANG PEJABAT LELANG
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509/KMK.01/2000 Tahun 2000 ID  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 339/KMK.01/2000 TENTANG BALAI LELANG
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.01/2000 Tahun 2000 ID  
PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG
Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 ID  
PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1967 TENTANG AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN ADAT ISTIADAT CINA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 557/KMK.01/1999 Tahun 1999 ID  
PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1998 ID  
TATA CARA PENJUALAN BARANG SITAAN YANG DIKECUALIKAN DARI PENJUALAN SECARA LELANG DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 ID  
PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 ID  
PENGHUNIAN RUMAH OLEH BUKAN PEMILIK
Burgerlijk Wetboek (Buku III) ID  
PERIKATAN
Burgerlijk Wetboek ID  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
Burgerlijk Wetboek (Buku IV) ID  
PEMBUKTIAN DAN KEDALUWARSA
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 Tahun 1969 ID  
PELAKSANAAN TUGAS APARATUR PEMERINTAHAN DALAM MENJAMIN KETERTIBAN DAN KELANCARAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN IBADAT AGAMA OLEH PEMELUK-PEMELUKNYA
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1964 ID  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1963 TENTANG SURAT HUTANG LANDREFORM (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NO 63) MENJADI UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 ID  
PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1954 ID  
PENETAPAN UNDANG UNDANG DARURAT TENTANG PEMINDAHAN HAK TANAH TANAH DAN BARANG BARANG TETAP YANG LAINNYA YANG BERTAKLUK KEPADA HUKUM EROPAH (UNDANG UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1952) SEBAGAI UNDANG UNDANG
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua