Kategori
  • Jumlah Peraturan ID  34  
    Sub Kategori  2
  • Jumlah Putusan ID  2205     
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39149     
    Sub Kategori  159
Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2017 ID  
KONTINGEN GARUDA SATUAN TUGAS BATALYON KOMPOSIT TENTARA NASIONAL INDONESIA PADA MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH
Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2017 ID  
HIBAH PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN KLINIK KESEHATAN INDONESIA ISLAMIC CENTRE DI AHMAD SHAH BABA MINA, KABUL, AFGHANISTAN
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 ID  
TIM PERUNDING PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014 ID  
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOLOMBIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND OFFICIAL OR SERVICE PASSPORTS)
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2014 ID  
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK NIKARAGUA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS)
Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2013 ID  
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM AFGHANISTAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2012 ID  
PEDOMAN PENYIAPAN, PENGIRIMAN, PENARIKAN DAN PENGAWASAN TIM PENGAMAT INDONESIA DALAM INTERNATIONAL MONITORING TEAM DI FILIPINA SELATAN
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 ID  
PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA ISLAMIC SOLIDARITY GAMES III TAHUN 2013
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2005 Tahun 2005 ID  
PROGRAM PENURUNAN/PENGHAPUSAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA NORMAL TRACK ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA)
Surat Edaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-10/BC/2005 Tahun 2005 ID  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA EARLY HARVEST PACKAGE (EHP) ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (FTA) DAN DALAM RANGKA EHP BILATERAL INDONESIA-CHINA FTA
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2005 ID  
PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA PERTEMUAN KHUSUS PARA PEMIMPIN NEGARA-NEGARA ASEAN, NEGARA-NEGARA LAIN, DAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL MENGENAI PENANGGULANGAN AKIBAT BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.55/MENHUT-VII/2004 Tahun 2004 ID  
RENCANA STRATEJIK PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN WILAYAH PERBATASAN INDONESIA - MALAYSIA DI KALIMANTAN
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.07.IZ.01.04 Tahun 2000 ID  
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK ONDONESIA NOMOR M.02-IZ.01.04 TAHUN 1998 TENTANG PEMBERIAN VISA KEPADA WARGA NEGARA REPUBLIK RAKYAT CINA YANG AKAN BERKUNJUNG KE INDONESIA
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 ID  
HUBUNGAN LUAR NEGERI
Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1999 ID  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1976 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI
Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1996 ID  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1994 TENTANG TIM KOORDINASI SEGITIGA PERTUMBUHAN INDONESIA - MALAYSIA - THAILAND
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 ID  
HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH DAN MANTAN DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH SERTA JANDA/DUDANYA
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1995 ID  
PENGESAHAN AGREEMENT TO ESTABLISHTHE SOUTH CENTRE (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN PUSAT SELATAN)
Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1994 ID  
KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI
Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1994 ID  
TIM KOORDINASI WILAYAH PERTUMBUHAN BRUNEI DARUSSALAM-INDONESIA-MALAYSIA-PHILIPINA
<< Sebelumnya 1 2 Berikutnya »