Kategori
  • > No Sub-Folder(s)
  • Jumlah Putusan ID  2205     
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39149     
    Sub Kategori  159
Peraturan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 10 Tahun 2019 ID  
IMPLEMENTASI APLIKASI GOAML ENTERPRISE EDITION PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 ID   EN 
PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 Tahun 2017 ID  
PEDOMAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA NASABAH DI SEKTOR JASA KEUANGAN YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS
Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara, Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, Dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Nomor 4 Tahun 2017, 1 Tahun 2017, 9 Tahun 2017, Dan 5 Tahun 2017 ID  
PENCANTUMAN IDENTITAS ORANG DAN KORPORASI DALAM DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA MILIK ORANG ATAU KORPORASI YANG TERCANTUM DALAM DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 ID  
TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERIAN SUMBANGAN OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/39/DPSP Tahun 2016 ID  
PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 9/13/DASP TANGGAL 19 JUNI 2007 PERIHAL DAFTAR HITAM NASIONAL PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 Tahun 2016 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/29/PBI/2006 TENTANG DAFTAR HITAM NASIONAL PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG
Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 ID  
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PROFESI
Surat Edaran Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2016 ID  
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA MILIK ORANG ATAU KORPORASI YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 ID  
TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI OLEH INSTANSI PEMERINTAH DAN/ATAU LEMBAGA SWASTA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2015 Tahun 2015 ID  
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME OLEH PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 Tahun 2015 ID  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 ID  
PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/12/DPSP Tahun 2015 ID  
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 9/13/DASP TANGGAL 19 JUNI 2007 PERIHAL DAFTAR HITAM NASIONAL PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG
Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Dan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 01/PB/MA/II/2015, 03, 1, B.66/K.BNPT/2/2015 Dan Nomor 01/1.02/PPATK/2/15 Tahun 2015 ID  
PENCANTUMAN IDENTITAS ORANG DAN KORPORASI DALAM DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS DAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA MILIK ORANG ATAU KORPORASI YANG TERCANTUM DALAM DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS
Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-02/1.02/PPATK/02/15 Tahun 2015 ID  
KATEGORI PENGGUNA JASA YANG BERPOTENSI MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 ID  
PETUNJUK PENANGANAN PERKARA : TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/21/DPNP Tahun 2013 ID  
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 ID  
TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ATAU TINDAK PIDANA LAIN
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/38/DASP Tahun 2012 ID  
PEDOMAN STANDAR PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN SELAIN BANK
<< Sebelumnya 1 2 3 Berikutnya »