Kategori
  • > No Sub-Folder(s)
  • Jumlah Putusan ID  2215     
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39251     
    Sub Kategori  159
Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-3558 Tahun 2020 ID   EN 
PENEGASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR IMI-GR.01.01-1102 TAHUN 2020 TENTANG LAYANAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN DALAM TATANAN KENORMALAN BARU
Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-1102 Tahun 2020 ID  
LAYANAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN DALAM TATANAN KENORMALAN BARU
Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-2493 Tahun 2020 ID  
PERLUASAN SURAT EDARAN DIRJEN IMIGRASI NOMOR IMI-GR.01.01-2325 TAHUN 2020 TENTANG PELARANGAN SEMENTARA ORANG ASING MASUK WILAYAH RI MENGENAI TATA CARA PEMBERIAN IJIN MASUK BAGI PEMEGANG ITAS/ITAP/IMK/PERSETUJUAN VISA/VISA YANG HABIS MASA BERLAKU
Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-2325 Tahun 2020 ID  
PELARANGAN SEMENTARA ORANG ASING MASUK WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1873.GR.01.01 Tahun 2020 ID  
PELAKSANAAN PEMBERIAN VISA DAN IZIN TINGGAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN MASUKNYA VIRUS CORONA
Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0954.GR.01.01 Tahun 2020 ID  
PENGHENTIAN SEMENTARA BEBAS VISA KUNJUNGAN, VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN DAN PEMBERIAN IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2019 ID  
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK NIGER MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF NIGER CONCERNING VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.3.GR.01.10-1.0855 Tahun 2018 ID   EN 
PERUBAHAN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN BAGI PEMEGANG IZIN TINGGAL TERBATAS DAN IZIN TINGGAL TETAP
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2018 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PROSEDUR TEKNIS PEMBERIAN, PERPANJANGAN, PENOLAKAN, PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA IZIN TINGGAL KUNJUNGAN, IZIN TINGGAL TERBATAS, DAN IZIN TINGGAL TETAP SERTA PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN TINGGAL
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2016 ID  
PROSEDUR TEKNIS PERPANJANGAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN BAGI ORANG ASING EKS WARGA NEGARA INDONESIA DAN KELUARGANYA PEMEGANG VISA KUNJUNGAN BEBERAPA KALI PERJALANAN
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2015 ID  
PROSEDUR TEKNIS ALIH STATUS IZIN TINGGAL KUNJUNGAN MENJADI IZIN TINGGAL TERBATAS DAN ALIH STATUS IZIN TINGGAL TERBATAS MENJADI IZIN TINGGAL TETAP
Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 ID   EN 
KUNJUNGAN KAPAL WISATA (YACHT) ASING KE INDONESIA
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 ID  
PROSEDUR TEKNIS PEMBERIAN, PERPANJANGAN, PENOLAKAN, PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA IZIN TINGGAL KUNJUNGAN, IZIN TINGGAL TERBATAS, DAN IZIN TINGGAL TETAP SERTA PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN TINGGAL
Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1370.GR.01.11 Tahun 2014 ID  
PEMBERLAKUAN PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TETAP UNTUK JANGKA WAKTU TIDAK TERBATAS DAN PENYESUAIAN PERSONALISASI KARTU IZIN TINGGAL TERBATAS MAUPUN KARTU IZIN TINGGAL TETAP
Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1119.GR.01.09 Tahun 2014 ID  
PERPANJANGAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN
Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1120.GR.01.13 Tahun 2014 ID  
PENGHENTIAN PEMBERIAN PENANGGUHAN IZIN TINGGAL
Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1118.GR.01.11 Tahun 2014 ID  
PEMBERIAN IZIN MASUK KEMBALI PADA PEMBERIAN ATAU PERPANJANGAN JANGKA WAKTU IZIN TINGGAL TERBATAS ATAU IZIN TINGGAL TETAP
Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2013 ID  
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM AFGHANISTAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.AH.10.01 Tahun 2011 ID  
TATA CARA PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2010 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-06.GR.01.01 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGENAAN TARIF Rp. 0,00 (NOL RUPIAH) BAGI PEMOHON IZIN KEIMIGRASIAN, ORANG ASING YANG TERKENA BIAYA BEBAN DAN SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA
<< Sebelumnya 1 2 3 Berikutnya »