Kategori
  • > No Sub-Folder(s)
  • Jumlah Putusan ID  2215     
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39251     
    Sub Kategori  159
Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/313/2020 Tahun 2020 ID  
PROTOKOL KESEHATAN PENANGANAN KEPULANGAN WNI DAN KEDATANGAN WNA DARI LUAR NEGERI DI PINTU MASUK NEGARA DAN DI WILAYAH PADA SITUASI PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)
Surat Edaran Menteri Luar Negeri Nomor D/00765/04/2020/64 Tahun 2020 ID  
PROTOKOL EVAKUASI WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG SAKIT ATAU MENINGGAL DARI INDONESIA
Surat Menteri Luar Negeri Nomor D/00663/03/2020/64 Tahun 2020 ID  
KEBIJAKAN TAMBAHAN PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT PERLINTASAN ORANG DARI DAN KE INDONESIA
Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2019 ID   EN 
TATA CARA PENERBITAN IZIN DIPLOMATIK PESAWAT UDARA ASING
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 ID  
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES ON EXTRADITION)
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 ID  
BEBAS VISA KUNJUNGAN
Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2014 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2011 TENTANG KUNJUNGAN KAPAL WISATA (YACHT) ASING KE INDONESIA
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012 ID  
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KYRGYZSTAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KYRGYZ REPUBLIC ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2012 ID  
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MAKEDONIA TENTANG PEMBEBASAN VISA KUNJUNGAN SINGKAT BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA ON EXEMPTION OF VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2012 ID  
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICE AND SPECIAL PASSPORTS)
Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2012 ID  
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN KEMENTERIAN BOSNIA DAN HERZEGOVINA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE COUNCIL OF MINISTERS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON VISA EXEMPTION FOR DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2012 ID  
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SURINAME MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SURINAME ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2012 ID  
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS)
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2012 ID  
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND OFFICIAL OR SERVICE PASSPORTS)
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2011 ID  
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE/OFFICIAL PASSPORTS)
Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 ID  
EKSTRADISI ATAS NAMA POPA NICOLAE
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2010 ID  
EKSTRADISI ATAS NAMA ROBERT JAMES McNEICE WARGA NEGARA SELANDIA BARU
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 ID  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MENJADI UNDANG-UNDANG
Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2009 ID  
EKSTRADISI PAIK BO HYUN WARGA NEGARA REPUBLIK KOREA
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2009 ID  
EKSTRADISI YANG DIAJUKAN PEMERINTAH AUSTRALIA ATAS NAMA PAUL FRANCIS CALLAHAN, WARGA NEGARA AUSTRALIA YANG DITUDUH MELAKUKAN TINDAK PENCABULAN BERAT TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR 16 TAHUN DALAM WILAYAH YURISDIKSI NEGARA AUSTRALIA
<< Sebelumnya 1 2 Berikutnya »