Kategori
  • > No Sub-Folder(s)
  • Jumlah Putusan ID  2211     
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39134     
    Sub Kategori  159
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 116 Tahun 2013 ID  
TATA CARA DAN KELENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DEWAN KOTA/DEWAN KABUPATEN
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 ID   EN 
TATA CARA PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, DAN PEGAWAI NEGERI YANG AKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA, SERTA PELAKSANAAN CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 ID  
DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK KELANCARAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2005 ID  
SYARAT TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BAGI CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 ID  
PEDOMAN BAGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 ID  
PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-01/MBU/2004 Tahun 2004 ID  
PENGATURAN ANGGOTA DIREKSI, KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SERTA KARYAWAN BUMN YANG MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK, DAN/ATAU CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA (CALON ANGGOTA LEGISLATIF)
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2003 ID  
IZIN TERTULIS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI YANG MENCALONKAN DIRI ATAU DICALONKAN MENJADI KEPALA DAERAH ATAU WAKIL KEPALA DAERAH
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 ID  
PEDOMAN PEMILIHAN WAKIL-WAKIL DAERAH SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1946 ID  
MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM STBLD 1907 NO. 212 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA