Kategori
  • > No Sub-Folder(s)
  • Jumlah Putusan ID  2205      EN  0
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39159      EN  0
    Sub Kategori  159
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 ID  
PEMBENTUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 ID  
PEMBENTUKAN PROVINSI SULAWESI BARAT
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 ID  
PERCEPATAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 ID  
PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 ID  
PEMBENTUKAN PROVINSI GORONTALO
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 ID  
PEMBENTUKAN PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 ID  
PEMBENTUKAN PROPINSI BANTEN
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 ID  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMlKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA ..
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 ID  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN BURU, DAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA ..
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 ID  
PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 ID  
PENGESAHAN PENYATUAN TIMOR-TIMUR KE DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMBENTUKAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR-TIMUR
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 ID  
PEMBENTUKAN PROPINSI OTONOM IRIAN BARAT DAN KABUPATEN KABUPATEN OTONOM DI PROPINSI IRIAN BARAT
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 ID  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1964 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I LAMPUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 ID  
PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I LAMPUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 ID  
PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGAH DAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGGARA DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO 47 PRP TAHUN 1960 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA TENGAH DAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN TENGGARA
Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1962 ID  
PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN BARAT BENTUK BARU
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 ID  
PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN TENGGARA DAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA TENGAH
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 ID  
PEMBENTUKAN PROPINSI ADMINSTRATIF SULAWESI UTARA DAN PROPINSI ADMINISTRATIF SULAWESI SELATAN
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 ID  
PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH TINGKAT I BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1958 ID  
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 20 TAHUN 1957 TENTANG PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I IRIAN BARAT (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1957 NOMOR 76), SEBAGAI UNDANG-UNDANG
<< Sebelumnya 1 2 Berikutnya »
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua