Kategori
  • Jumlah Putusan ID  2206     
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39137     
    Sub Kategori  159
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ID  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 ID  
PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2018 ID  
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PEMERINTAHAN DESA TAHAP III
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 ID  
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 ID  
KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2018
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 ID  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 ID  
INOVASI DAERAH
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 ID  
PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 279 Tahun 2012 ID  
PENETAPAN PERINGKAT DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2010
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 ID  
TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 ID  
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 ID  
PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2011
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2008 ID  
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ID  
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 Tahun 1998 ID  
PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH, PENGATURAN, PEMBAGIAN, DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA NASIONAL YANG BERKEADILAN, SERTA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1988 ID  
PANGKAT PERMULAAN DALAM JABATAN STRUKTURAL PADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II DI PROPINSI TIMOR TIMUR
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1963 ID  
PERNYATAAN MULAI BERLAKUNYA DAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PENYERAHAN PEMERINTAHAN UMUM
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1947 ID  
PEMERINTAHAN DI SUMATERA, SEBAGAI DAERAH OTONOMI