Kategori
  • > No Sub-Folder(s)
  • Jumlah Putusan ID  2211     
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39195     
    Sub Kategori  159
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 ID  
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DAN PELINDUNGAN TERHADAP PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM, DAN PETUGAS PEMASYARAKATAN
Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-005/A/JA/03/2012 Tahun 2012 ID  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEJABAT KEJAKSAAN PADA PERWAKILAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI BANGKOK
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 ID  
TATA CARA PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT, PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA, SERTA HAK JABATAN FUNGSIONAL JAKSA YANG TERKENA PEMBERHENTIAN
Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 2000 ID  
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL JAKSA
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2000 ID  
HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF JAKSA AGUNG, PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PEJABAT LAIN YANG KEDUDUKANNYA ATAU PENGANGKATANNYA SETINGKAT ATAU DISETARAKAN DENGAN MENTERI NEGARA
Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-281/E/6/1996 Tahun 1996 ID  
PERTIMBANGAN TEKNIS HUKUM JAKSA AGUNG DALAM PEMERIKSAAN KASASI PERKARA PIDANA
Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-249/E/5/1996 Tahun 1996 ID  
PENUGASAN JAKSA DALAM SIDANG PRAPERADILAN
Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-128/E/3/1995 Tahun 1995 ID  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB JAKSA SELAKU EKSEKUTOR PUTUSAN PENGADILAN
Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-576/E/10/1994 Tahun 1994 ID  
KEBERHASILAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENERAPAN, PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM
Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-033/JA/3/1993 Tahun 1993 ID  
EKSAMINASI PERKARA
Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1985 ID  
TUNJANGAN JABATAN JAKSA AGUNG, PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA, DAN GUBERNUR BANK INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1985 ID  
HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF JAKSA AGUNG, PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA, DAN GUBERNUR BANK INDONESIA
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 21 Tahun 1983 ID  
BATAS WAKTU PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN PADA JAKSA
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1983 ID  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 1977 TENTANG TUNJANGAN JABATANJAKSA
Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1981 ID  
PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN JAKSA
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1977 ID  
GAJI POKOK JAKSA AGUNG
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1964 ID  
MUSYAWARAH DENGAN JAKSA
Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959 ID  
WEWENANG JAKSA AGUNG/JAKSA TENTARA AGUNG DAN TENTANG MEMPERBERAT ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG MEMBAHAYAKAN PELAKSANAAN PERLENGKAPAN SANDANG PANGAN
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1956 ID  
PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PARA JAKSA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1951 ID  
PERATURAN SEMENTARA TENTANG RUMAH DINAS BAGI KETUA MAHKAMAH AGUNG, JAKSA AGUNG DAN KETUA DEWAN PENGAWAS KEUANGAN
<< Sebelumnya 1 2 Berikutnya »