Kategori
  • > No Sub-Folder(s)
  • Jumlah Putusan ID  2215     
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39234     
    Sub Kategori  159
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 ID  
PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2017 ID   EN 
PENGGUNAAN SAKSI AHLI
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 ID  
PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ID  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-026/A/JA/10/2013 Tahun 2013 ID  
PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR PELANGGARAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 2 Tahun 2012 ID  
TATA CARA PENDAMPINGAN SAKSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, Ketua LPSK Nomor M.HH-11.HM.03.02, PER-045/A/JA/12/2011, 1, KEP-B-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 ID  
PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR, SAKSI PELAPOR DAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 ID  
PERLAKUAN BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA (WHISTLEBLOWER) DAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATORS) DI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERTENTU
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 3 Tahun 2009 ID  
TATACARA PEMBENTUKAN JALINAN DAN FORUM KERJASAMA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DENGAN INSTANSI TERKAIT YANG BERWENANG
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 1 Tahun 2009 ID  
KODE ETIK
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 2 Tahun 2009 ID  
DISIPLIN PEGAWAI
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2009 ID  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN/KOTA
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ID  
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2005 ID  
TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP PELAPOR DAN SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 ID  
TATA CARA PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, DAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME