Kategori
  • > No Sub-Folder(s)
  • Jumlah Putusan ID  2211     
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39201     
    Sub Kategori  159
Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2019 ID  
PEMBERIAN REKOMENDASI UNTUK ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM DAN MEMILIKI KEKHUSUSAN DI BIDANG KEAGAMAAN
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 ID   EN 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 ID  
PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 ID  
KERJA SAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN BADAN ATAU LEMBAGA DALAM BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 ID  
PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ID   EN 
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 ID  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 ID  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 ID  
PENGESAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ID   EN 
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 ID  
TATA CARA VERIFIKASI DAN AKREDITASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2008 ID  
PENERIMAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DARI DAN KEPADA PIHAK ASING
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 ID  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 ID  
PERLAKUAN TERHADAP MEREKA YANG TERLIBAT G. 30. S/PKI GOLONGAN C
Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1970 ID  
MEMBUBARKAN PARA SUKARELAWAN PEMBANGUNAN YANG TELAH DIBENTUK BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 235 TAHUN 1966
Rancangan Undang-Undang Tahun 2013 ID  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 9 Tahun 1962 ID  
PENCABUTAN PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NO. 3 TAHUN 1961 TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI YANG TIDAK MAU MENERIMA DAN MEMPERTAHANKAN MANIFESTO POLITIK, NO. 5 TAHUN 1961 TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI ROTARY CLUB, NO. 6 TAHUN 1961 TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI DEVINE LIFE SOCIETY, NO. 7 TAHUN 1961 TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI VRIJMETSELAREN LOGE (LOGE AGUNG INDONESIA), MORAL REARMAMENT MOVEMENT DAN ANCIENT MYSTICAL ORGANIZATION OF RUCEN CRUISERS (AMORC), NO. 8 TAHUN 1961 TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI LIGA DEMOKRASI DAN NO. 5/PEPERTI TAHUN 1962 TENTANG LARANGAN ADANYA YAYASAN RADEN SALEH
Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962 ID  
LARANGAN ADANYA ORGANISASI YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEPRIBADIAN INDONESIA, MENGHAMBAT PENYELESAIAN REVOLUSI ATAU BERTENTANGAN DENGAN CITA-CITA SOSIALISME INDONESIA
Staatsblad Nomor 64 Tahun 1870 ID  
PERKUMPULAN-PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM