Kategori
  • > No Sub-Folder(s)
  • Jumlah Putusan ID  2210     
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39216     
    Sub Kategori  159
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.66 Tahun 2013 ID  
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.62 Tahun 2013 ID  
PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.60 Tahun 2013 ID  
TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI AIR CONDITIONER
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.59 Tahun 2013 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM.43 TAHUN 2012 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2013 ID  
KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK DAN ANGKUTAN PERINTIS PERKERETAAPIAN
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.10 Tahun 2013 ID  
TATA CARA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API UNTUK PELAYANAN KELAS EKONOMI
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.67 Tahun 2012 ID  
PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.60 Tahun 2012 ID  
PERSYARATAN TEKNIS JALUR KERETA API
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.51 Tahun 2012 ID  
SUBSIDI ANGKUTAN PERINTIS ORANG DENGAN KERETA API
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2012 Tahun 2012 ID  
TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN KERETA API KELAS EKONOMI
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.43 Tahun 2012 ID  
TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.31 Tahun 2012 ID  
PERIZINAN PENYELENGGARAAN SARANA PERKERETAAPIAN UMUM
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 28 Tahun 2012 ID  
PEDOMAN PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 ID  
KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK DAN SUBSIDI ANGKUTAN PERINTIS BIDANG PERKERETAAPIAN, BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA, SERTA PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2012 ID  
TATA CARA PENETAPAN TRASE JALUR KERETA API
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2011 ID  
PENUGASAN KEPADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UNTUK MENYELENGGARAKAN PRASARANA DAN SARANA KERETA API BANDAR UDARA SOEKARNO-HATTA DAN JALUR LINGKAR JAKARTABOGOR-DEPOK-TANGERANG-BEKASI
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 113 Tahun 2011 ID  
PENYELENGGARA PRASARANA PERKERETAAPIAN SISTEM MRT
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.91 Tahun 2011 ID  
PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN KHUSUS
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.74 Tahun 2011 ID  
PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2011
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.43 Tahun 2011 ID  
RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN NASIONAL