Kategori
  • > No Sub-Folder(s)
  • Jumlah Putusan ID  2211     
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39134     
    Sub Kategori  159
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2015 ID  
TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 ID  
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2016
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 ID  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015 - 2019
Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 ID  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2015-2019
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015 Tahun 2015 ID  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2015-2019
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/PERMENTAN/HK.140/4/2015 Tahun 2015 ID  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015-2019
Peraturan Kepala BPOM Nomor 2 Tahun 2015 ID  
RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2015-2019
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 ID  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2015-2019
Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2014 ID  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, ANGGARAN, DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2015
Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 113/BAPPEBTI/PER/12/2014 Tahun 2014 ID  
PEDOMAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA
Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 ID  
PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KABINET KERJA
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 122 Tahun 2014 ID  
RINCIAN TUGAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI BARAT, PROVINSI PAPUA BARAT, DAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 121 Tahun 2014 ID  
RINCIAN TUGAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI ACEH, PROVINSI SUMATERA UTARA, PROVINSI RIAU, PROVINSI JAMBI, PROVINSI SUMATERA SELATAN, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, PROVINSI BENGKULU, PROVINSI LAMPUNG, PROVINSI BANTEN, PROVINSI DKI JAKARTA, PROVINSI JAWA BARAT, PROVINSI D.I. YOGYAKARTA, PROVINSI JAWA TIMUR, PROVINSI BALI, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, PROVINSI SULAWESI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH, PROVINSI GORONTALO, PROVINSI MALUKU, PROVINSI MALUKU UTARA, DAN PROVINSI PAPUA
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2014 ID  
RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN HAK ANAK MELALUI FORUM ORGANISASI KEAGAMAAN
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 ID  
PENINGKATAN EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI UNIT DATA DAN INFORMASI DI KEMENTERIAN DAN LEMBAGA UNTUK PENYELENGGARAAN DATA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 ID  
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/MENHUT-II/2014 Tahun 2014 ID  
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2015
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 Tahun 2014 ID  
PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIANNEGARA/LEMBAGA
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 ID  
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENSTRA K/L) 2015-2019
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2014 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010 – 2014