Kategori
  • > No Sub-Folder(s)
  • Jumlah Putusan ID  2211     
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39195     
    Sub Kategori  159
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 ID  
PEMBATASAN WAKTU UNTUK MELAKSANAKAN HAK MENUNTUT PENUKARAN UANG KERTAS BANK PECAHAN-PECAHAN Rp 1.000,- DAN Rp 500,- YANG DENGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1959 NILAINYA MASING-MASING TELAH DITURUNKAN MENJADI Rp 100,- DAN Rp 50
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 ID  
KETENTUAN DI BIDANG FISKAL MENGENAI PENURUNAN NILAI UANG KERTAS Rp 1.000,- DAN Rp 500,-
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 ID  
PENURUNAN NILAI UANG KERTAS Rp 500,- DAN Rp 1000,-
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1958 ID  
MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1952 NOMOR 72) MENGENAI PENUNJUKAN DAERAH INDONESIA, DIMANA UANG ASING DAPAT DITERIMA SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN MENYAMPINGKAN ALAT PEMBAYARAN INDONESIA YANG SAH
Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1958 ID  
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1958 TENTANG PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG MATA UANG TAHUN 1953 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 46), SEBAGAI UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1958 ID  
PENGUBAHAN 'UNDANG-UNDANG MATA UANG TAHUN 1953' (UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 1953, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1953 NO. 77)
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1958 ID  
PENGELUARAN UANG KERTAS PERBENDAHARAAN TAHUN 1958
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1956 ID  
PENETAPAN 'UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1955 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 NO. 18) TENTANG LARANGAN UNTUK MENGUMPULKAN UANG LOGAM YANG SAH DAN LARANGAN MEMPERHITUNGKAN AGIO PADA WAKTU PENUKARAN ALAT-ALAT PEMBAYARAN YANG SAH' SEBAGAI UNDANG-UNDANG
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1955 ID  
MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 1952 MENGENAI PENUNJUKAN DAERAH INDONESIA, DIMANA UANG ASING DAPAT DITERIMA SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN MENYAMPINGKAN ALAT PEMBAYARAN INDONESIA YANG SAH
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1955 ID  
TAMBAHAN PENGELUARAN UANG KERTAS PEMERINTAH
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1955 ID  
LARANGAN UNTUK MENGUMPULKAN UANG LOGAM YANG SAH DAN MEMPERHITUNGKAN AGIO PADA WAKTU PENUKARAN ALAT-ALAT PEMBAYARAN YANG SAH
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1955 ID  
MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 1952 (LEMBARAN NEGARA NOMOR 72 TAHUN 1952), MENGENAI PENUNJUKAN DAERAH INDONESIA DIMANA UANG ASING DAPAT DITERIMA SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN MENYAMPINGKAN ALAT PEMBAYARAN INDONESIA YANG SAH
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1954 ID  
PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1954 (LEMBARANNEGARA NOMOR 23 TAHUN 1954), TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN-PEMBEBASAN DARI PEMUNGUTAN TAMBAHAN PEMBAYARAN ATAS PENGIRIMAN UANG KE LUAR NEGERI
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1954 ID  
TAMBAHAN PENGELUARAN UANG KERTAS PEMERINTAH
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1954 ID  
MENGURUS DANA ALAT-ALAT PEMBAYARAN LUAR NEGERI
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1954 ID  
MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 72 TAHUN 1952), MENGENAI PENUNJUKAN DAERAH DI INDONESIA, DIMANA UANG ASING DAPAT DITERIMA SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN MENYAMPINGKAN ALAT PEMBAYARAN INDONESIA YANG SAH
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 ID  
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGHENTIAN BERLAKUNYA "INDISCHE MUNTWET 1912" DAN PENETAPAN PERATURAN BARU TENTANG MATA UANG" (UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 20 TAHUN 1951) (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1953 ID  
PENGELUARAN UANG KERTAS PEMERINTAH
Undang Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1952 ID  
LARANGAN UNTUK MEMPERGUNAKAN DAN MEMASUKKAN DALAM PEREDARAN UANG PERAK YANG DIKELUARKAN BERDASARKAN 'INDISCHEMUNTWET 1912'
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1951 ID  
MENETAPKAN 'UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGELUARAN UANG KERTAS ATAS TANGGUNGAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT' SEBAGAI UNDANG-UNDANG