Hirarki
  • Jumlah Peraturan ID  95    EN  1
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  128   
    Sub Kategori  1
  • Jumlah Peraturan ID  500    EN  5
    Sub Kategori  2
  • Jumlah Peraturan ID  180    EN  7
    Sub Kategori  2
  • Jumlah Peraturan ID  374    EN  8
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  622    EN  5
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Putusan ID  2209     
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39139     
    Sub Kategori  159
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 ID  
KENAVIGASIAN
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1997 ID  
JARINGAN ANGKUTAN MASSAL METROPOLITAN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.01/1997 Tahun 1997 ID  
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 488/KMK.05/1996 TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR TATALAKSANA PENGANGKUTAN TERUS ATAU PENGANGKUTAN LANJUT BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1997 ID  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.05/1996 Tahun 1996 ID  
TATALAKSANA PENGANGKUTAN TERUS ATAU PENGANGKUTAN LANJUT BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 1989 ID  
PELIMPAHAN WEWENANG MEMBERIKAN SURAT IZIN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI
Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1983 ID  
MENGESAHKAN 'PROTOCOL ON THE AUTENTIC TRILINGUAL TEXT ON THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION (CHICAGO, 1944)', YANG TELAH DISETUJUI KONFERENSI INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANISATION (ICAO) DI BUENOS AIRES, ARGENTINA, PADA TANGGAL 24 ...
Keputusan Presiden Nomor 224 Tahun 1960 ID  
PEMBERIAN KUASA UNTUK MENYIMPANG DARI SYARAT-SYARAT YANG TERCANTUM PADA PASAL 2 'ZEEBRIEVEN EN SCHEEPSPASSENBESLUIT 1934' (STAATSBLAD 1934 NOMOR 78 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH TERAKHIR DENGAN STAATSBLAD 1937 NOMOR 629)
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1960 ID  
BADAN MUATAN INDONESIA
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1958 ID  
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1953 TENTANG ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP PEMBELIAN, PENYERAHAN DAN PENGUASAAN, KEPUNYAAN PERSEDIAAN ATAU DALAM MILIK, PENYIMPANAN, PENGANGKUTAN ATAU PEMBAWAAN KAWAT TEMBAGA DENGAN TIDAK MEMPUNYAI IDZIN" (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1953 NO. 51) SEBAGAI UNDANG-UNDANG
« Sebelumnya 1 2 Berikutnya >>