Hirarki
  • > No Sub-Folder(s)
  • Jumlah Putusan ID  2205      EN  0
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39159      EN  0
    Sub Kategori  159
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2019 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 78/M-IND/PER/11/2016 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AIR MINERAL, AIR DEMINERAL, AIR MINERAL ALAMI DAN AIR MINUM EMBUN SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2019 ID  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 44/M-IND/PER/12/2017 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KERAMIK SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2019 ID  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA ASAM SULFAT PEKAT TEKNIS SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 ID  
PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 ID  
TATA CARA PEMBERIAN SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA STANDAR NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN TANDA STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47 Tahun 2018 ID  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 87/M-IND/PER/12/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48 Tahun 2018 ID  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KERAMIK TABLEWARE SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2018 ID  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEPEDA RODA DUA SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2018 ID  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 24/M-IND/PER/4/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MAINAN SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 ID   EN 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PELUMAS SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2018 ID  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 74/M-IND/PER/10/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2018 ID  
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOMPOR GAS DENGAN SISTEM PEMANTIK SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2018 ID  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AUDIO VIDEO DAN ELEKTRONIKA SEJENIS SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2018 ID  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA TULANGAN BETON SECARA WAJIB
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2018 ID  
PEDOMAN KAJI ULANG STANDAR NASIONAL INDONESIA
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 ID  
PEDOMAN PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2018 ID  
PEDOMAN ADOPSI STANDAR DAN PUBLIKASI INTERNASIONAL MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2018 ID  
TATA CARA PENGAWASAN PEMBERLAKUAN STANDARDISASI INDUSTRI SECARA WAJIB
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2018 ID  
PEDOMAN TATA CARA PENOMORAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28/M-IND/PER/7/2017 Tahun 2017 ID  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KAWAT BAJA BETON PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN KONSTRUKSI BETON SECARA WAJIB
<< Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 ... 18 Berikutnya »
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua