Hirarki
  • Jumlah Putusan ID  2206     
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39137     
    Sub Kategori  159
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2019 ID  
PENYELENGGARAAN KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2019 ID  
MASA TRANSISI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH DAN UNIT PENGELOLA ANGKUTAN PERAIRAN
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2019 ID  
PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DARI PEMOHON PERIZINAN DAN PEMOHON PELAYANAN PERPAJAKAN DAERAH
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 46 Tahun 2019 ID  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 170 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 45 Tahun 2019 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 250 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2019 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG RUMAH AMAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 43 Tahun 2019 ID  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Instruksi Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 26 Tahun 2019 ID  
PENUTUPAN LAYANAN NON PERIZINAN SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN DAN SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2019 ID  
PENUTUPAN LAYANAN NON PERIZINAN SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN DAN SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2019 ID  
PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI, VETERAN REPUBLIK INDONESIA, PERINTIS KEMERDEKAAN, PENERIMA GELAR PAHLAWAN NASIONAL, PENERIMA TANDA KEHORMATAN, MANTAN PRESIDEN DAN MANTAN WAKIL PRESIDEN, MANTAN GUBERNUR DAN MANTAN WAKIL GUBERNUR, PURNAWIRAWAN TENTARA NASIONAL INDONESIA/KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2019 ID  
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAS OBJEK PAJAK BANGUNAN BERUPA RUMAH UNTUK TAHUN PAJAK 2019
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2019 ID  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN UMUM
Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2019 ID  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 259 TAHUN 2015 TENTANG PEMBEBASAN ATAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS RUMAH, RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DAN RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK DENGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SAMPAI DENGAN Rp1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH)
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 39 Tahun 2019 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 128 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI APLIKASI CITIZEN RELATION MANAGEMENT
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2019 ID  
NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2019
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2019 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYELESAIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2019 ID  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA UNTUK MEMBANGUN PASAR DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2019 ID  
PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI PRASARANA SUMBER DAYA AIR SECARA TERPADU DENGAN KONSEP NATURALISASI
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2019 ID  
REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2019 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 161 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI