Hirarki
  • Jumlah Peraturan ID  126    EN  3
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  158    EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Putusan ID  2205      EN  0
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39159      EN  0
    Sub Kategori  159
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2019 ID  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 46 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1994/AJ.102/DRJD/2019 Tahun 2019 ID  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGOPERASIAN TERMINAL BARANG UMUM YANG DIGUNAKAN UNTUK EKSPOR DAN IMPOR
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1954/AJ502/DRJD/2019 Tahun 2019 ID  
TATA CARA KALIBRASI PERALATAN UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1455/AJ.502/DRJD/2019 Tahun 2019 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR SK.4963/AJ.402/DRJD/2018 TENTANG PELAKSANAAN UJI EMISI GAS BUANG PADA PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1277/AJ.502/DRJD/2019 Tahun 2019 ID  
PEDOMAN TEKNIS SERTIFIKAT UJI TIPE DAN SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE
Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SE.2/AJ.502/DRJD/2019 Tahun 2019 ID  
MODIFIKASI MESIN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DI JALAN
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.4963/AJ.402/DRJD/2018 Tahun 2018 ID  
PELAKSANAAN UJI EMISI GAS BUANG PADA PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 97 Tahun 2018 ID  
TARIF TERINTEGRASI ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM SISTEM BUS RAPID TRANSIT
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2018 ID  
INTEGRASI ANGKUTAN PENGUMPAN KE DALAM SISTEM BUS RAPID TRANSIT
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 ID  
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG DARAT
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.3252/AJ.003/DRJD/2018 Tahun 2018 ID  
SISTEM PENDAFTARAN BADAN USAHA PERLENGKAPAN JALAN SECARA ONLINE
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.3262/KP.108/DRJD/2018 Tahun 2018 ID  
KOMPETENSI PENGELOLAAN SISTEM ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS TERKOORDINASI (AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM)
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2922/AJ.402/DRJD/2018 Tahun 2018 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR SK.2874/AJ.402/DRJD/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS BUKTI LULUS UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 ID  
PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2017 ID  
PENGATURAN LALU LINTAS MELALUI PEMBATASAN OPERASIONAL KENDARAAN BERMOTOR DAN PENUTUPAN UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR PADA MASA ANGKUTAN LEBARAN
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 Tahun 2017 ID  
AKREDITASI UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1183/AJ.402/DRJD/2017 Tahun 2017 ID  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR SK.2752/AJ.402/DRJD/2006 TENTANG PEDOMAN TEKNIS BUKU UJI, TANDA UJI BERKALA, DAN TANDA SAMPING KENDARAAN BERMOTOR
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.371/AJ.402/DRJD/2017 Tahun 2017 ID  
PENGESAHAN BUKTI LULUS UJI TIPE DAN SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR MELALUI APLIKASI VEHICLE TYPE APPROVAL ONLINE
Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 545 Tahun 2016 ID  
PENETAPAN LOKASI DAN JADWAL PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 ID  
PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
<< Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 ... 10 Berikutnya »
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua