Hirarki
  • > No Sub-Folder(s)
  • Jumlah Putusan ID  2205      EN  0
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39159      EN  0
    Sub Kategori  159
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2019 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 92 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN/ATAU BARANG DALAM KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 132 Tahun 2019 ID  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BALAI TEKNOLOGI KESELAMATAN PELAYARAN
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2019 ID   EN 
PEMERIKSAAN KESEHATAN PELAUT, TENAGA PENUNJANG KESELAMATAN PELAYARAN, DAN LINGKUNGAN KERJA PELAYARAN
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2019 ID  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 29 TAHUN 2018 TENTANG TARIF ANGKUTAN BARANG DI LAUT UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 ID  
PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 ID   EN 
PEMASANGAN DAN PENGAKTIFAN SISTEM IDENTIFIKASI OTOMATIS BAGI KAPAL YANG BERLAYAR DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2019 ID  
TATA CARA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT PENUMPANG KELAS EKONOMI
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2019 ID  
KOMPONEN BIAYA DAN PENDAPATAN YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 ID  
PENGERUKAN DAN REKLAMASI
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 121 Tahun 2018 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 72 TAHUN 2017 TENTANG JENIS, STRUKTUR, GOLONGAN DAN MEKANISME PENETAPAN TARIF JASA KEPELABUHANAN
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.92 Tahun 2018 ID   EN 
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN/ATAU BARANG DALAM KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018 ID  
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2018 ID  
JENIS, STRUKTUR, DAN GOLONGAN TARIF JASA KEPELABUHANAN, SERTA MEKANISME PENETAPAN TARIF DAN JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAYANI ANGKUTAN PENYEBERANGAN
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2018 ID  
KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2018 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 4 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2018 ID  
KELAIKAN PETI KEMAS DAN BERAT KOTOR PETI KEMAS TERVERIFIKASI
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2018 ID  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL PERINTIS
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2018 ID   EN 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 71 TAHUN 2013 TENTANG SALVAGE DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2018 ID  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 182 TAHUN 2015 TENTANG TARIF MUATAN UNTUK KEGIATAN SUBSIDI PENGOPERASIAN KAPAL TERNAK
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2018 ID  
TARIF ANGKUTAN BARANG DI LAUT UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)
<< Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 ... 18 Berikutnya »
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua