Hirarki
  • > No Sub-Folder(s)
  • Jumlah Putusan ID  2205     
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39155     
    Sub Kategori  159
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1959 ID  
TANDA KEHORMATAN BINTANG REPUBLIK INDONESIA
Undang-Undang Darurat Nomor 42 Tahun 1950 ID  
BEA-BEA IMIGRASI 1950
Undang Undang Darurat Nomor 37 Tahun 1950 ID  
PERUBAHAN PAJAK PERALIHAN 1944, ORDONANSI PAJAK DAN UPAH DAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932
Undang-Undang Darurat Nomor 41 Tahun 1950 ID  
MENAIKAN BEA YANG DIKENAKAN UNTUK MEMPEROLEH DOKUMEN-DOKUMEN IMIGRASI
Undang Undang Darurat Nomor 36 Tahun 1950 ID  
PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG, UNDANG-UNDANG DARURAT DAN ORDONANSI-ORDONANSI MENGENAI MASALAH-MASALAH PAJAK DIKELUARKAN SEBELUM PEMBENTUKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Undang Undang Darurat Nomor 35 Tahun 1950 ID  
PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN DAN PAJAK PERSEROAN TAHUN 1951
Undang Undang Darurat Nomor 43 Tahun 1950 ID  
PERUBAHAN PASAL 45 'ZEGELVERORDENING 1921'
Undang Undang Darurat Nomor 40 Tahun 1950 ID  
SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA
Undang Undang Darurat Nomor 38 Tahun 1950 ID  
TAMBAHAN DAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PEREDARAN 1950 (UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA...
Undang-Undang Darurat Nomor 39 Tahun 1950 ID  
MEMUNGUT OPSENTEN ATAS BEA MASUK SELAMA TAHUN 1951
Undang Undang Darurat Nomor 34 Tahun 1950 ID  
MENGUBAH UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 25, TAHUN 1950 MENGENAI HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
Undang Undang Darurat Nomor 33 Tahun 1950 ID  
MENCABUT KEMBALI UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1950 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7)
Undang Undang Darurat Nomor 32 Tahun 1950 ID  
PERUBAHAN 'TARIEF ORDONNANTIE' (STAATSBLAD 1910 NOMOR 628 JO. STAATSBLAD 1934 NOMOR 471)
Undang-Undang Darurat Nomor 31 Tahun 1950 ID  
PEMUNGUTAN BEA CUKAI BERAT-BARANG
Undang-Undang Darurat Nomor 29 Tahun 1950 ID  
PENETAPAN KEJAHATAN - KEJAHATAN DAN PELANGGARAN - PELANGGARAN YANG DILAKUKAN DALAM MASA PEKERJAAN OLEH PARA PEJABAT, YANG MENURUT PASAL 148 KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DALAM TINGKAT PERTAMA DAN TERTINGGI DIADILI OLEH MAHKAMAH AGUNG INDONESIA
Undang Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1950 ID  
PERUBAHAN PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND KEPADA PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT
Undang Undang Darurat Nomor 30 Tahun 1950 ID  
PENGGANTIAN KERUGIAN ANGGOTA-ANGGOTA SENAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
Undang Undang Darurat Nomor 26 Tahun 1950 ID  
PENGESAHAN DAN PENGAKUAN HUTANG TERHADAP KERAJAAN BELANDA
Undang Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1950 ID  
MENGUBAH PERATURAN GAJI MILITER 1950 (P.G.M. 1950)
Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1950 ID  
HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
<< Sebelumnya 1 2 3 Berikutnya »