Hirarki
  • > No Sub-Folder(s)
  • Jumlah Putusan ID  2205     
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39155     
    Sub Kategori  159
Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1953 ID  
PENGAWASAN ORANG ASING
Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 ID  
ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP PEMBELIAN, PENERIMAAN, PENYERAHAN, PENGUASAAN, KEPUNYAAN PERSEDIAAN ATAU DALAM PENYIMPANAN, PENGANGKUTAN, ATAU PEMBAWAAN KAWAT TEMBAGA DENGAN TIDAK MEMPUNYAI SURAT IZIN
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1953 ID  
MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN MILITER TERMAKSUD DALAM PASAL 34 AYAT 5 STAATSBLAD 1939 NOMOR 582, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN/ATAU DITAMBAH KEMUDIAN SEPANJANG MENGENAI URUSAN PERUMAHAN
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1953 ID  
MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM PORTO DAN BEA
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1953 ID  
MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA 1948 NOMOR 141)
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1953 ID  
PENETAPAN TAMBAHAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN DAN SEBAGAINYA SELAMA TAHUN 1953
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1953 ID  
MEMUNGUT OPSENTEN ATAS BEA MASUK
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 ID  
PEMBENTUKAN (RESMI) DAERAH OTONOM KABUPATEN/DAERAH ISTIMEWA TINGKAT KABUPATEN DAN KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN PROPINSI KALIMANTAN
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1953 ID  
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI KALIMANTAN