Hirarki
  • > No Sub-Folder(s)
  • Jumlah Putusan ID  2205     
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39159     
    Sub Kategori  159
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1954 ID  
PENGUBAHAN "KROSOK-ORDONNANTIE 1937"
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1954 ID  
MENCABUT SIFAT SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DARI UANG KERTAS PEMERINTAH YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENYERAHAN KEDAULATAN
Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 ID  
AMNESTI DAN ABOLISI
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 ID  
PENYELESAIAN SOAL PEMAKAIAN TANAH PERKEBUNAN OLEH RAKYAT
Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1954 ID  
DASAR HUKUM KEPUTUSAN KEPALA DAERAH OTONOM DALAM KEADAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/DEWAN PEMERINTAH DAERAH TIDAK ADA ATAU TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGAS KEWAJIBANNYA
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1954 ID  
MENGUBAH UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 19 TAHUN 1950 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1950 NO. 28), TENTANG PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND KEPADA PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1954 ID  
PEMUNGUTAN TAMBAHAN PEMBAYARAN ATAS PENGIRIMAN UANG KE LUAR NEGERI
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1954 ID  
GUNA MENETAPKAN WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN YANG TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD INDONESIA 1948 NO. 141) UNTUK SELANJUTNYA
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1954 ID  
MEMPERSATUKAN OPSENTEN YANG BERLAKU DALAM TAHUN 1953, ATAS CUKAI DARI BEBERAPA JENIS BARANG DALAM POKOKNYA KENAIKAN JUMLAH CUKAI ATAS ALKOHOL SULINGAN DALAM NEGERI DAN BIR DAN KENAIKAN BEA MASUK ATAS BIR
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1954 ID  
MENGUBAH 'INDONESISCHECOMPTABILITEITSWET' (STAATSBLAD 1925 NO. 448) DAN 'INDONESISCHEBEDRIJVENWET' (STAATSBLAD 1927 NO. 419)