Hirarki
  • > No Sub-Folder(s)
  • Jumlah Putusan ID  2211     
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39201     
    Sub Kategori  159
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1947 ID  
PERMOHONAN GRASI
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1947 ID  
PERATURAN MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH 1947 NOMOR 17, DARI HAL PENYELENGGARAAN RUMAH NEGERI UNTUK MENTERI
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1947 ID  
PERATURAN SUMPAH JABATAN PEGAWAI POLISI
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1947 ID  
PERATURAN MAHKAMAH TENTARA SEMENTARA
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1947 ID  
MAHKAMAH TENTARA DAERAH TERPENCIL
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1947 ID  
PERATURAN TENTANG PENEMPATAN KOMISARIS NEGARA DI LUAR JAWA
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1947 ID  
PERATURAN PROMES NEGARA
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1947 ID  
MENGADAKAN PERUBAHAN DAN TAMBAHAN LEMBARAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1947 DARI HAL PERMOHONAN GRASI
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1947 ID  
MENAMBAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1947 DARI HAL SUMPAH JABATAN UNTUK HAKIM DAN LAIN SEBAGAINYA
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1947 ID  
PERATURAN TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH NEGERI UNTUK PARA MENTERI
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1947 ID  
INSTRUKSI UNTUK WALIKOTA DISELURUH INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1947 ID  
TUNJANGAN KEPADA BEKAS PEGAWAI NEGERI SERTA JANDA DAN ANAK PIATUNYA
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1947 ID  
PENYELENGGARAAN TATA USAHA KEUANGAN DI TIAP-TIAP KEMENTERIAN
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1947 ID  
PEMBENTUKAN BADAN EXPLOITASI TAMBANG NEGARA SEBAGAI BADAN PEMERINTAHAN SENTRAL YANG MENGURUS DAN MENGATUR EXPLOITASI PERTAMBANGAN
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1947 ID  
ONGKOS JALAN UNTUK PEGAWAI NEGERI YANG MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 ID  
MENGURUS BARANG-BARANG YANG DIRAMPAS DAN BARANG-BARANG BUKTI
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1947 ID  
SUMPAH JABATAN UNTUK HAKIM, JAKSA, PANITERA SERTA PANITERA PENGGANTI
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1947 ID  
MENDIRIKAN KANTOR UNTUK MENGURUS PERUSAHAAN PERKEBUNAN MILIK BANGSA ASING YANG DIKUASAI OLEH NEGARA
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1947 ID  
PEMERINTAHAN DI SUMATERA, SEBAGAI DAERAH OTONOMI
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1947 ID  
MENGADAKAN PERATURAN PERMOHONAN GRASI YANG SESUAI DENGAN KEADAAN SEKARANG
<< Sebelumnya 1 2 Berikutnya »