Hirarki
  • Jumlah Peraturan ID  33    EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  12    EN  1
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  41    EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  1203    EN  1
    Sub Kategori  35
  • Jumlah Peraturan ID  39    EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  102    EN  0
    Sub Kategori  7
  • Jumlah Peraturan ID  0    EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Putusan ID  2205      EN  0
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39158      EN  0
    Sub Kategori  159
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ID  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 ID  
KEWENANGAN PEMERINTAH YANG BERSIFAT NASIONAL DI ACEH
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 ID  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ID  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ID  
PEMERINTAHAN DAERAH
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ID  
DESA
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 ID  
PEDOMAN PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 ID  
MONOGRAFI DESA DAN KELURAHAN
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2012 ID  
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT MELALUI DEKONSENTRASI TAHUN 2012
Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 ID  
KAMPUNG SIAGA BENCANA
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2011 ID  
PEDOMAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2011
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2011 ID  
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2011 MELALUI DEKONSENTRASI
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ID  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 ID  
LAMBANG DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 ID  
PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 ID  
PEDOMAN ADMINISTRASI DESA
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ID  
DESA
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ID  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2005 ID  
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
<< Sebelumnya 1 2 Berikutnya »
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua