Hirarki
  • Jumlah Putusan ID  2205      EN  0
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39158      EN  0
    Sub Kategori  159
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ID  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 ID  
PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2018 ID  
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PEMERINTAHAN DESA TAHAP III
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 ID  
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 ID  
KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2018
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 ID  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 ID  
INOVASI DAERAH
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 ID  
PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 279 Tahun 2012 ID  
PENETAPAN PERINGKAT DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2010
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 ID  
TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 ID  
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 ID  
PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2011
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2008 ID  
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ID  
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua