Hirarki
  • Jumlah Peraturan ID  124    EN  7
    Sub Kategori  2
  • Jumlah Putusan ID  2205     
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39155     
    Sub Kategori  159
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.05/2019 Tahun 2019 ID  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR INDUSTRI AGRO PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2018 ID  
ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI MANUFAKTUR BANTAENG
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2018 ID  
PENETAPAN JENIS BARANG YANG DIANGKUT DALAM PROGRAM PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DARI DAN KE DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL, TERLUAR, DAN PERBATASAN
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/12/2017 Tahun 2017 ID  
TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI EKSPOR PULP DAN/ATAU KERTAS BERBAHAN BAKU KERTAS BEKAS DAN/ATAU BUKAN KAYU
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32/M-IND/PER/8/2017 Tahun 2017 ID  
PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/5/2017 Tahun 2017 ID  
PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2016 Tahun 2016 ID  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 ID  
KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONAL
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 58/M-IND/PER/6/2015 Tahun 2015 ID  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI BALAI BESAR DAN BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/5/2015 Tahun 2015 ID  
KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN DALAM IMPLEMENTASI PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH TERTENTU PADA SEKTOR INDUSTRI
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62/M-IND/PER/7/2014 Tahun 2014 ID  
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2014
Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2013 ID  
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 54 Tahun 2013 ID  
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENERA
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/12/2012 Tahun 2012 ID  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2013
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M-DAG/PER/12/2012 Tahun 2012 ID  
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2013
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 ID  
PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN (APBN-P) TAHUN ANGGARAN 2012
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 56/M-IND/PER/6/2011 Tahun 2011 ID  
SISTEM AKUNTANSI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/6/2011 Tahun 2011 ID  
UNIT PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/M-IND/PER/4/2011 Tahun 2011 ID  
KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/4/2011 Tahun 2011 ID  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
<< Sebelumnya 1 2 3 Berikutnya »