Hirarki
  • Jumlah Peraturan ID  309    EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  6    EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  308    EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  125    EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  179    EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Putusan ID  2205      EN  0
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39159      EN  0
    Sub Kategori  159
Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 Tahun 2019 ID  
KEWENANGAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DALAM ASPEK KEPEGAWAIAN
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/VII/2019 Tahun 2019 ID  
PEMBERLAKUAN WAJIB SERTIFIKASI KOMPETENSI TERHADAP JABATAN BIDANG MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2019 ID  
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2018 ID  
KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2/SE/IX/2018 Tahun 2018 ID  
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.90/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tahun 2018 ID  
PENUGASAN KHUSUS DAN PENARIKANNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2018 ID  
PELIMPAHAN KEWENANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.35 Tahun 2018 ID  
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 ID  
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 ID  
SISTEM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2018 ID  
PEMBERIAN DELEGASI WEWENANG PENETAPAN KECELAKAAN KERJA UNTUK PERAWATAN APARATUR SIPIL NEGARA KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.01/2017 Tahun 2017 ID  
PENILAIAN KOMPETENSI MANAJERIAL MELALUI ASSESSMENT CENTER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2017 ID  
PENYELENGGARAAN PERIBADATAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 ID  
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 125 Tahun 2017 ID  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2017 ID  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBERIAN PINJAMAN UANG MUKA KREDIT PEMILIKAN RUMAH BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN PERTAHANAN
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2017 Tahun 2017 ID  
SISTEM PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN SECARA ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2017 ID  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.01/2017 Tahun 2017 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/PMK.01/2016 TENTANG MANAJEMEN TALENTA KEMENTERIAN KEUANGAN
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2017 ID  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
<< Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 Berikutnya »
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua