Salah satu persoalan paling krusial dalam kasus pailit perusahaan pengembang adalah nasib konsumen. Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang diteken developer dan calon pembeli apartemen atau perumahan bukanlah tanpa kepemilikan. Secara hukum, tanda kepemilikan adalah sertifikat yang diterbitkan Kantor Pertanahan. Pihak yang sudah membayar setengah pun belum jelas nasibnya dalam kasus kepailitan, apalagi yang baru membayar downpayment alias DP.
Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Jimmy Simanjuntak, pernah mengatakan, konsumen perumahan dalam posisi sulit dalam kasus kepailitan karena mereka tidak memiliki sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan. Mereka yang baru membayar tanda jadi atau DP belum terlindungi secara hukum jika terjadi kepailitan perusahaan pengembang.
Bagaimana status DP tersebut di mata hukum jika terjadi kebangkrutan perusahaan pengembang? Apakah akan dibayar, masuk boedel pailit, atau sama sekali hangus? Dalam hukum perdata, persoalan ini sering menimbulkan sengketa yang berujung ke pengadilan. Peristiwanya tidak hanya terjadi di era pandemi Covid-19, tetapi sudah pernah terjadi jauh sebelumnya. Para ahli hukum adat dan hukum perdata Indonesia sejak lama menaruh perhatian pada masalah DP ini.
Dalam bahasa sehari-hari pembayaran sejumlah uang di muka lazim disebut uang panjar, atau panjer. Ada pula yang menyebutnya ‘persekot’, ‘uang muka’, yakni uang yang biasanya dibayarkan pada saat penutupan persetujuan/perjanjian, misalnya dalam jual beli (HM Fauzan dan Baharuddin Siagian, Kamus Hukum dan Yurisprudensi, 2017: 537).
