Pengelolaan lahan parkir Stasiun Besar Yogyakarta pernah menyeret PT Kereta Api Indonesia ke pengadilan. Suatu perusahaan yang selama dua tahun terakhir mendapatkan hak berdasarkan perjanjian mengelola lahan parkir itu melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung. Penggugat menilai tergugat telah melakukan pengakhiran perjanjian secara sepihak. Pengambilalihan lahan parkir beserta fasilitas dan personilnya dinilai penggugat sebagai perbuatan melawan hukum.
Perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dibuat pada November 2011. Salah satu klausulnya adalah pembayaran di muka oleh perusahaan ke PT KAI. Sejak awal, perusahaan penggugat keberatan dengan tata cara pembayaran di muka, dan meminta pembayaran triwulan. Keberatan itu sejatinya dimuat dalam addendum, namun hingga gugatan diajukan tidak ada addendum perjanjian dimaksud.
Justru PT KAI melayangkan somasi agar perusahaan pengelola parkir membayar kewajibannya sesuai perjanjian. Upaya dialog tak membuahkan hasil, hingga PT KAI mengambil alih lahan dan fasilitas parkir. Berakhirnya perjanjian itu membuat perusahaan melayangkan gugatan. Apakah pengakhiran perjanjian semacam itu merupakan perbuatan melawan hukum?
Dalam kasus di atas, pengadilan justru menolak gugatan penggugat. Sebaliknya, majelis hakim mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan PT KAI. Pengadilan Negeri Bandung berpendapat justru penggugatlah yang melakukan wanprestasi, dan harus membayar denda atas kelalaian pembayaran tahun kedua sekitar 331 juta rupiah. Tak hanya itu, hakim menyatakan perjanjian antara kedua pihak ‘telah berakhir’. Lewat putusan No. 1610 K/Pdt/2016, Mahkamah Agung membenarkan putusan judex factie. Majelis kasasi berpendapat, penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.
