Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber di Indonesia

Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber di Indonesia

Mekanisme kerja dari seorang digital forensik mulai dari proses acquiring dan imaging hingga analisis. Sedangkan dalam menentukan tempus delicti atau waktu kejadian perkara suatu tindakan cyber crime, maka penyidik dapat mengacu pada log file.
Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber di Indonesia

Awal Mei lalu, layanan perbankan milik Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami gangguan yang diduga karena serangan siber. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan selama proses normalisasi layanan BSI, di hari Rabu 10 Mei 2023, dugaan serangan siber mulai menguak. Pihaknya bahkan harus melakukan evaluasi demi memastikan keamanan sistem.

“Tanggal 10 Mei 2023 pagi hari, BSI mobile sudah bisa digunakan untuk transaksi oleh nasabah dengan fitur yang lebih lengkap. Kami menemukan ada indikasi dugaan serangan siber sehingga kami perlu lakukan evaluasi dan juga lakukan temporary switch off beberapa channel untuk memastikan sistem kami aman,” katanya dalam konferensi pers, Kamis 11 Mei 2023.

Terpisah, Juru Bicara BSSN Ariandi Putra menuturkan, BSSN mengetahui telah terjadi gangguan pada sistem elektronik BSI, sehingga tidak dapat diakses oleh penggunanya. BSSN telah melakukan komunikasi dan koordinasi kepada pihak BSI terkait upaya pemulihan sistem berkenaan dengan gangguan yang dialami.

Ariandi mengungkapkan, BSI menyampaikan pemulihan berhasil dilakukan pada waktu itu juga, tepatnya pukul 10.00 WIB. Namun untuk memenuhi aspek keamanan dilakukan penundaan aktivasi sampai 9 Mei 2023.

Masuk ke akun Anda atau berlangganan untuk mengakses Premium Stories
Premium Stories Professional

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Premium Stories Hukumonline! Referensi Praktis Profesional Hukum

Premium Stories Professional