Hukumonline menyelenggaran diskusi online dengan topik â€˜Aspek Hukum Baku Mutu Air dan Bagaimana Pengelolaannya?â€™, pada Kamis (24/3). Foto: MJR

Perlindungan dan pengelolaan mutu air adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga mutu air.  

Memahami Aturan Perlindungan dan Pengelolaan Baku Mutu Air dalam UU Cipta Kerja

<p>Jika dalam perjanjian sewa-menyewa antara Anda selaku penyewa dan pemilik ruko selaku pemberi sewa tertulis bahwa pemilik ruko berkewajiban menyediakan saluran drainase, namun kenyataannya Anda tidak menerima fasilitas tersebut, maka pemilik ruko telah melakukan wanprestasi, yang dapat Anda jadikan dasar untuk menggugat pemilik ruko.</p>

<p>Di samping itu, bangunan gedung yang dibangun <strong>harus memenuhi ketentuan aspek kesehatan bangunan gedung</strong>, salah satunya meliputi sistem pengelolaan air berupa penyediaan air minum, <strong>air limbah</strong>, dan air hujan. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, pemilik bangunan dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Bisakah Menggugat Pemilik Ruko yang Tak Sediakan Saluran Drainase?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in"><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27990/peraturan-pemerintah-nomor-43-tahun-2008#dokumen" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt540eb68e7cef7/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-43-tahun-2014" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum</a> menerangkan bahwa air tanah dapat diusahakan menjadi sumber bagi usaha depot air minum dengan memperoleh izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh bupati/walikota dengan batasan-batasan tertentu, salah satunya, yaitu dengan tetap menyediakan cadangan air tanah bagi masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in"><span style="background-color:white"><span style="color:black">Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan di bawah ini.</span></span></div>


Ketentuan Pengusahaan Air Tanah oleh Depot Air Minum

Gedung DPR. Foto: RES

Prinsipnya, perizinan pengelolaan/pemanfaatan air untuk kepentingan usaha dapat diberikan setelah kebutuhan air untuk kepentingan masyarakat/publik terpenuhi lebih dahulu. Dan sepanjang persediaaan sumber air masih ada. 

Perizinan Pengelolaan Air Harus Perhatikan 6 Prinsip Ini

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pemanfaatan air tanah pada dasarnya merupakan objek pajak air tanah, dengan mengacu pada <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d9eadb8cbe27/node/lt5174f20d026c4/perda-dki-jakarta-no-17-tahun-2010-pajak-air-tanah" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah</a> <em>jo.</em> <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59004279e474e/node/659/peraturan-gubernur-provinsi-dki-jakarta-no-38-tahun-2017-pemungutan-pajak-air-tanah" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Air Tanah</a><span style="color:#0563c1"><u>. </u></span>Namun saat ini Jakarta tengah mengalami eksploitasi air tanah berlebihan, sehingga mengalami penurunan tanah.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Lalu, langkah apa yang akan diambil pemerintah? Apakah pengambilan air tanah tanpa izin dapat dipidana?</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Ancaman Pidana Eksploitasi Air Tanah yang Berlebihan 

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Perusahaan (pelaku usaha air minum) dianggap telah melakukan pelanggaran karena memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang <u>tidak sesuai</u><u> dengan</u><u> </u><u>isi bersih atau netto</u><u> sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut</u>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Konsekuensinya dikenakan sanksi dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar, terhadap sanksi pidana tersebut, dapat pula dijatuhi hukuman tambahan berupa:</div>

<ol style="list-style-type:lower-alpha">
	<li style="text-align:justify">
	<div>perampasan barang tertentu;</div>
	</li>
	<li style="text-align:justify">
	<div>pengumuman keputusan hakim;</div>
	</li>
	<li style="text-align:justify">
	<div>pembayaran ganti rugi;</div>
	</li>
	<li style="text-align:justify">
	<div>perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;</div>
	</li>
	<li style="text-align:justify">
	<div>kewajiban penarikan barang dari peredaran;atau</div>
	</li>
	<li style="text-align:justify">
	<div>pencabutan izin usaha.</div>
	</li>
</ol>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Apabila Isi Bersih Air Minum dalam Kemasan Tidak Sesuai dengan Label

KPK Surati Gubernur DKI Terkait Swastanisasi Air

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.5in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (�TNI�) adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan dan <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</a>, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari <strong>ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara</strong>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Jika melihat ke dalam <strong>Penjelasan Pasal 7 ayat (1) </strong><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19809/node/537/uu-no-34-tahun-2004-tentara-nasional-indonesia" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia</a> (�UU TNI�), salah satu ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara adalah ancaman keamanan di laut yurisdiksi nasional Indonesia, yang dilakukan pihak-pihak tertentu, dapat berupa <strong>Pembajakan</strong>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Apakah TNI Angkatan Laut berwenang melakukan penyidikan? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Dasar Hukum Wewenang TNI AL Melakukan Penyidikan dalam Pembajakan Kapal

Beranda

Home

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#air