<p>Jika saat itu Anda sebagai anak dipaksa untuk&nbsp;<u>bersetubuh</u>&nbsp;dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, maka kita mengacu pada&nbsp;Pasal 76D <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt548fdfd3a87d2/undang-undang-nomor-35-tahun-2014/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_35_2014">UU 35/2014</a>. Namun, jika saat itu yang dilakukan adalah&nbsp;<u>perbuatan cabul</u>, maka kita mengacu pada&nbsp;Pasal 76E UU 35/2014. Ancaman pidana kedua pasal tersebut yaitu penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.</p>

<p>Selain itu, berdasarkan Pasal 415 huruf b <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru">UU 1/2023</a>, setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan anak dapat dipidana penjara maksimal 9 tahun.</p>

<p>Namun, karena peristiwa tindak pidana terjadi 4 tahun yang lalu, apakah masih bisa dilakukan penuntutan terhadap pelakunya?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.&nbsp;</p>


Masa Daluwarsa Menuntut Pelaku Tindak Pidana Asusila terhadap Anak

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="color:#333333">Pada prinsipnya, tindak pidana asusila adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, khususnya perbuatan yang berkaitan dengan kelamin, atau bagian badan yang membuat rasa malu, jijik atau merangsang birahi orang lain sehingga </span>bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Diatur di mana tindak pidana asusila?</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="color:#333333">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</span></p>


Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Tindakan pemerasan dan/atau pengancaman melalui internet dapat dijerat pidana berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_ite" style="color:blue; text-decoration:underline">UU ITE</a> dan perubahannya. Pelaku, meskipun benar berada di luar negeri tetap dapat dijerat pidana berdasarkan hukum Indonesia, karena sifat UU ITE dan perubahannya yang <em>borderless.</em></p>

<p>Lantas, bagaimana cara melaporkan pelaku?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</p>


Jerat Pidana Pemerasan dengan Ancaman Penyebaran Video Porno

<p>Jika suami dan selingkuhannya tersebut terbukti melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka serta tanpa ada paksaan apapun, maka keduanya dapat dijerat Pasal 284 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> (&ldquo;KUHP&rdquo;) dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 bulan atas aduan dari istri yang dirugikan.</p>

<p>Selain itu, perbuatan asusila, seperti berzina, juga <strong>dapat menjadi sebab terjadinya pemutusan hubungan kerja</strong>. Apa dasarnya?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Sesama Rekan Kerja Tepergok Selingkuh, Bolehkah Dipecat?

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Larangan prostitusi telah diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> (&ldquo;KUHP&rdquo;) dan lewat beberapa peraturan daerah. Namun perlu digarisbawahi, pidana dalam KUHP hanya menjerat muncikari atau germo saja, sedangkan pasal untuk menghukum pengguna atau pemakai PSK merujuk pada peraturan daerah masing-masing.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Jerat Pidana Penyedia Tempat Pelacuran

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Suatu merek dalam produk makanan/minuman pada dasarnya <strong>tidak dapat didaftarkan</strong> apabila bertentangan dengan kesusilaan. Di sisi lain, Pasal 67 huruf p <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd82bfe0694b/nprt/lt49c9d53dd62d3/peraturan-badan-pengawas-obat-dan-makanan-nomor-31-tahun-2018" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan</a><strong> </strong>juga<strong> </strong>melarang pelaku usaha untuk mencantumkan pernyataan, keterangan, tulisan, gambar, logo, klaim, dan/atau visualisasi yang menimbulkan gambaran/persepsi yang <strong>bertentangan dengan norma kesusilaan</strong>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pelaku usaha yang mencantuman merek yang mengandung unsur pelecehan alat kelamin juga berpotensi dijerat dengan ketentuan pidana dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28607/node/1011/undangundang-nomor-44-tahun-2008" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Apa saja sanksi atas larangan-larangan tersebut? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Merek yang Menyinggung Kesopanan dengan Mempelesetkan Nama Alat Kelamin

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Publikasi putusan pengadilan melalui sistem elektronik harus memperhatikan beberapa hal. Salah satunya adalah mengenai <strong>pengaburan informasi identitas saksi korban </strong>untuk putusan yang memuat perkara asusila sebagaimana yang Anda alami. Sehingga di sini kami beranggapan terjadi kelalaian Mahkamah Agung dalam mengelola putusan terkait kasus Anda dalam sistem elektronik miliknya.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Di sisi lain, <a href="https://belmawa.ristekdikti.go.id/2019/07/10/sarana-publikasi-karya-ilmiah-mahasiswa/" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor B/565/N.B1/HK.01.01/2019 tentang Sarana Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa</a><strong> mewajibkan </strong>setiap karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa <strong>harus dipublikasikan </strong>melalui sarana-sarana yang telah ditentukan. Hal inilah yang menyebabkan penelitian yang mengkaji suatu kasus asusila dapat diakses publik.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Namun, ada jalan yang dapat ditempuh oleh korban tindak pidana asusila untuk menghapuskan jejak digital yang tersebar pada beberapa situs tersebut. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Jika Penelitian Tidak Mengaburkan Identitas Korban Asusila

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penyebaran foto telanjang merupakan pelanggaran kesusilaan yang melanggar norma dan dapat dihukum berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28607/nprt/1011/uu-no-44-tahun-2008-pornografi" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a> sebagaimana yang telah diubah oleh <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8/nprt/57/undang-undang-nomor-19-tahun-2016" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Perbuatan melanggar kesusilaan dengan pencemaran nama baik merupakan dua hal yang berbeda. Dalam kasus ini, tindakan menyebarkan foto telanjang secara normatif dapat dipidana karena melanggar kesusilaan. Tetapi pelaku berkemungkinan juga dapat dipidana karena mencemarkan nama baik dari orang yang fotonya disebarkan jika orang tersebut merasa malu dan dicemarkan sehingga melaporkan pelaku.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Menyebarkan Foto Telanjang, Delik Kesusilaan atau Pencemaran Nama Baik?

Beranda

Home

asusila

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#asusila