Walaupun masih berupa komitmen pemberian dana hibah dan investasi, pemerintah Indonesia mesti terus mem-follow up agar komitmen tersebut dapat terealisasi.

Menilik Dampak Positif Presidensi G20 Terhadap Perekonomian Nasional

Suasana pembubaran rapat internal sekaligus gathering YLBHI di Sanur, Bali, Sabtu (12/11/2022) malam. Foto: Istimewa 

YLBHI/LBH mengecam seluruh tindakan teror, intimidasi, penahanan sewenang-wenang (merampas kemerdekaan sesuai Pasal 333 Ayat 1 KUHP) yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Juga mengecam aksi premanisme yang dilakukan oleh sekelompok orang. Semua itu bentuk anti demokrasi serta kejahatan sistematis.

Rapat Internal YLBHI-LBH di Bali Dibubarkan Aparat

Suasana pembukaan Rakernas KAI, Senin (30/5/2022). Foto: RFQ

Advokat KAI agar dapat berkontribusi dalam pelayanan jasa bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan berdampak terhadap pembangunan dan peningkatan Bali sebagai tujuan wisata.

Harapan Gubernur Terhadap DPD KAI Bali    

Gubernur Bali I Wayan Koster bersama Presiden KAI Tjoetjoe Sandjaja Hernanto saat gala dinner di kediaman Rumah Dinas Gubernur Bali, Minggu (29/5/2022) malam. Foto: RFQ

Para advokat KAI diminta turut serta dalam mendukung agenda pembangunan Bali di era baru. Presiden KAI Tjoetjoe Sandjaja Hernanto menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jamuan yang disuguhkan Gubernur Bali. 



Jelang Rakernas, Gubernur Bali Menjamu Advokat KAI   

Wakil Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, bersama Guberbur Bali, I Wayan Koster. Foto: Istimewa

Apresiasi dari Wakil Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, diberikan kepada Gubernur Bali, I Wayan Koster, yang dengan gigih telah berupaya memaksimalkan vaksinasi Covid-19 di Bali. Meninginat sektor pariwisata adalah salah satu sektor ekonomi yang cukup terpuruk karena pandemi Covid-19. 

Gubernur Bali Harap MPR Dukung Percepatan Program Vaksinasi 70 Persen Masyarakat Bali

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Dikarenakan masih tingginya tingkat penularan COVID-19 termasuk Bali serta tingginya potensi kerumuman masyarakat selama libur Hari Raya Natal dan tahun baru di Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan <a href="https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/surat-edaran-gubernur-bali/28657" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 2021 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Selama Libur Hari Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali</a> (&ldquo;SE Gubernur Bali 2021/2020&rdquo;).</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Lewat SE Gubernur Bali 2021/2020 ini diatur setiap orang yang akan masuk wilayah Bali wajib menunjukkan <strong>hasil negatif uji swab berbasis PCR</strong><strong> atau uji <em>Rapid Test</em> Antigen paling lama 2x24 jam sebelum keberangkatan</strong>.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Liburan Akhir Tahun di Bali, Wisatawan Wajib Patuhi Ini!

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Dalam rangka melaksanakan amanah dari <a href="https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan/24744" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali</a>, pemerintah provinsi Bali membentuk perangkat daerah yang menangani urusan desa adat, yaitu Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Dinas ini merupakan bagian dari perangkat daerah provinsi yang berbentuk dinas daerah provinsi dengan tipe A, yakni yang beban kerjanya besar dalam menjalankan fungsinya.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Kedudukan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat di Bali

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Warga Negara Asing (&ldquo;WNA&rdquo;) yang mabuk dan menabrak sejumlah pengguna jalan hingga mengakibatkan luka-luka berdasarkan <strong>asas teritorialitas</strong> tetap dapat dipidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia. Maka, WNA dapat dijerat ketentuan pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/nprt/1060/uu-no-22-tahun-2009-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</a>, yaitu tindak pidana kecelakaan lalu lintas sedang atau kecelakaan lalu lintas berat.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Jerat Pidana WNA Mabuk Tabrak Pengguna Jalan di Bali

Beranda

Home

bali

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#bali