Sejak diundangkannya <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_6_2023" style="color:blue; text-decoration:underline">UU Cipta Kerja</a> yang mengubah, menghapus, dan memuat ketentuan baru dalam&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/12622/undangundang-nomor-28-tahun-2002/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_28_2002" style="color:blue; text-decoration:underline">UU Bangunan Gedung</a>,&nbsp;istilah Izin Mendirikan Bangunan Gedung (&ldquo;IMB&rdquo;) tidak lagi dikenal.&nbsp;Adapun istilah yang kini digunakan adalah&nbsp;Persetujuan Bangunan Gedung (&ldquo;PBG&rdquo;).

Bagi pemilik bangunan gedung dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memiliki persyaratan perizinan bangunan berupa PBG, dapat dikenai sanksi administratif, denda, hingga pidana penjara. Bagaimana dasar hukum selengkapnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pengertian PBG dan Sanksi Jika Bangunan Tak Memilikinya

Ruang sebagai sumber daya perlu dikelola secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna demi kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu ada pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk&nbsp;mewujudkan tertib pemanfaatan ruang.

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang pada dasarnya mempunyai beberapa kewajiban, seperti menaati rencana tata ruang&nbsp;yang telah ditetapkan dan memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.

Lantas, apa akibat hukum jika mendirikan bangunan namun tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Sanksi Jika Melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah

Meskipun pembangunan yang Anda maksud baru akan dimulai dengan pembangunan lantai terlebih dahulu untuk keperluan pembangunan pabrik, pembangunan tersebut tetap harus mendapatkan pernyataan pemenuhan standar teknis bangunan gedung dan memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (&ldquo;PBG&rdquo;). Hal ini dikarenakan lantai termasuk ke dalam pemenuhan standar teknis bangunan gedung.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Baru Bangun Lantai untuk Pabrik, Perlukah PBG?

Sumber: Humas.polri.go.id

Tren Citayam Fashion Week berujung Pendaftaran Merek, Ini Hal yang Perlu diketahui tentang Pendaftaran Hak Merek! 

Tren Citayam Fashion Week Berujung Pendaftaran Merek: Bagaimana Dasar Hukumnya?

Perlu kami luruskan bahwa izin mendirikan bangunan (&ldquo;IMB&rdquo;) dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Cipta_Kerja">UU Cipta Kerja</a> sudah tidak berlaku dan diganti dengan perizinan bangunan gedung (&ldquo;PBG&rdquo;). Akan tetapi jika memang IMB sudah terbit, maka IMB tetap berlaku. Adapun, jika terdapat ketidaksesuaian luas bangunan rumah antara fakta di lapangan dengan data yang termuat di IMB, pihak developer dan juga pembeli dapat dikenai sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Luas Rumah KPR Berbeda dengan di IMB, Ini Konsekuensinya

Langkah hukum yang dapat ditempuh untuk mempertahankan hak hukum atas tanah Anda adalah dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHPerdata">KUH Perdata</a> atas dasar penghuni rumah antara lain mendirikan bangunan, memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, atau penyerobotan tanah.

Adapun pembongkaran bangunan liar atau rumah orang lain yang berdiri di atas tanah Anda, seharusnya Anda tidak melakukannya sendiri tanpa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan dibawah ini.

Menghancurkan Bangunan Liar di Lahan Sendiri, Bisa Dipidana?

Ilustrasi: HOL

Sebelum mengurus SLF, pemilik bangunan harus memastikan kategori SLF yang dibutuhkan.

Tata Cara Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan

Sertifikat laik fungsi merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atas permohonan dari developer terhadap bangunan bertingkat atau gedung yang telah selesai dibangun sesuai IMB serta telah memenuhi persyaratan teknis berdasarkan pemeriksaan dari instansi terkait.

Mengenal Sertifikat Laik Fungsi dalam Pengelolaan Bangunan

Beranda

Home

bangunan-gedung

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#bangunan gedung