Berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e83fafcc74fa/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-2020">Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan</a> (&ldquo;Perpu 1/2020&rdquo;), untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka:

<ol start="1" style="list-style-type:lower-alpha">
	<li>penanganan pandemi COVID-19; dan/atau</li>
	<li>menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan,</li>
</ol>

perlu ditetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.

Patut diperhatikan bahwa segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perpu 1/2020 tersebut bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara sepanjang dilakukan terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 serta dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Menghadapi Dampak COVID-19

Tim KSSK menyampaikan perkembangan kondisi stabilitas keuangan saat ini kepada wartawan di Komplek Perkantoran BI, Jakarta, Senin (30/4) malam.  Foto: CR-26

OJK meningkatkan kewaspadaan terhadap perbankan sebagai antisipasi dari risiko gejolak ekonomi. Tercatat, sebanyak 15 bank masuk kategori berdampak sistemik yang menjadi perhatian khusus OJK    

Langkah Antisipasi, Kini 15 Bank Ditetapkan ‘Berdampak Sistemik’

Ketua DK OJK, Muliaman D. Hadad. Foto: RES

Saat ini, aturan tersebut masih dalam tahapan permintaan tanggapan kepada masyarakat. Nantinya, bank akan dikenakan sejumlah sanksi berupa denda hingga sanksi administratif. Untuk denda, besarnya mulai puluhan dan ratusan juta bagi yang terlambat melakukan pelaporan opsi penyelamatan.

3 Kewajiban Bank Sistemik Atasi Krisis Lewat Konsep Bail In

Segera Terbit, Daftar Penetapan Bank-Bank Sistemik

Gedung OJK. Foto: RES

Ada beberapa Peraturan OJK terkait penetapan Bank Sistemik, tambahan modal, hingga rencana bisnis bank. Meski begitu, OJK akan membuat aturan sebagai turunan dari UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Soal Bank Sistemik, OJK Klaim Telah Antisipasi Lebih Dulu

Beranda

Home

bank-sistemik

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#bank sistemik

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Menghadapi Dampak COVID-19

Langkah Antisipasi, Kini 15 Bank Ditetapkan ‘Berdampak Sistemik’

3 Kewajiban Bank Sistemik Atasi Krisis Lewat Konsep Bail In

Segera Terbit, Daftar Penetapan Bank-Bank Sistemik

Soal Bank Sistemik, OJK Klaim Telah Antisipasi Lebih Dulu