Webinar bertema Isu Ketenagakerjaan dan Hak-hak Pekerja Disabilitas, Sabtu (24/9). Foto: HOL

Menghalang-halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak pekerjaan, termasuk tindakan diskriminasi dalam pekerjaan.

Diskriminasi di Tempat Kerja dan Langkah yang Bisa Ditempuh Penyandang Disabilitas

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pelaku tetap dapat dituntut pidana atas perbuatan eksploitasi yang dilakukan <strong>walaupun telah mendapatkan persetujuan</strong> <strong>dari korban</strong>. Dengan kata lain, meskipun orang yang dieksploitasi setuju, tetap saja orang tersebut dikatakan sebagai <strong>korban</strong>, dengan catatan ia mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial karena Tindak Pidana Perdagangan Orang (&ldquo;TPPO&rdquo;).</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Hal ini ditegaskan dalam Pasal 26<strong> </strong><u><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27176/node/642/uu-no-21-tahun-2007-pemberantasan-tindak-pidana-perdagangan-orang" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</a></u> yang menyatakan bahwa persetujuan korban perdagangan orang <strong>tidak menghilangkan penuntutan</strong> TPPO.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Setuju Bekerja Dieksploitasi Majikan, Tetap Disebut Korban TPPO?

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.5in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Perusahaan tidak boleh melarang karyawan untuk mendaftar kerja (CPNS) di tempat lain karena hal ini bertentangan dengan Pasal 31 <span style="color:#0563c1"><u><strong><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</a></strong></u></span>. Tetapi dalam hal PHK tetap terjadi, maka harus ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jika tidak ada penetapan, maka PHK batal demi hukum.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dan langkah hukumnya dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Hukumnya Jika Perusahaan Melarang Karyawannya Melamar di Tempat Lain

Penyandang disabilitas. Foto: RES

Empat dari delapan RPP ditargetkan selesai tahun 2018.

5 RPP Penyandang Disabilitas Masih Digodok

Novel kembali bekerja di KPK. Foto: RES

Novel Baswedan: Saya Akan Maksimal

Masalah Hak Cuti Melahirkan yang Bersamaan dengan Hak Tidak Masuk Bekerja 

Apakah Magang Dapat Disamakan dengan Bekerja?

Beranda

Home

bekerja

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#bekerja