Mantan pejabat di Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo. Foto: RES

PPATK melakukan pemblokiran terhadap rekening konsultan pajak yang diduga berafiliasi dengan Rafael Alun Trisambodo.

6 Perusahaan dan Konsultan Pajak Diperiksa DJP Terkait Kasus Rafael Alun Trisambodo 

Suasana diskusi mengenai 'Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.63/PPU-XV/2017 terhadap Kuasa Wajib Pajak' di Jakarta, Senin (14/5). Foto: RES

Persyaratan untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajak merupakan ranah undang-undang, tidak boleh diperluas dan dibatasi oleh PMK. Meski demikian, terkait masalah kompetensi pajak, siapa yang berhak menguji kompetensi seseorang bisa menjadi kuasa WP.

Putusan MK Soal Kuasa Wajib Pajak Sudah Tepat, tapi Masih Timbulkan Pertanyaan

Perubahan pengaturan soal konsep Kuasa Wajib Pajak ini memang seringkali berubah-ubah seiring berubahnya aturan yang menaunginya. Ada beberapa persyaratan-persyaratan yang muncul di satu produk aturan, namun kemudian dibatasi, dimunculkan bahkan dihilangkan kembali.

Putusan MK Disebut Tak Pengaruhi Syarat Menjadi Kuasa Wajib Pajak

Anggota Komisi XI DPR, M. Misbakhun. Foto: CR-25

Layaknya advokat, konsultan pajak diusulkan memiliki hak imunitas dalam bertugas. Tanpa adanya perlindungan hukum secara tegas, konsultan pajak dinilai rentan mendapatkan ancaman dalam melaksanakan tugas profesinya. Beleid ini masuk dalam RUU Konsultan Pajak.

Ini Beda Muatan RUU Konsultan Pajak dengan PMK Konsultan Pajak

Misbakhun. Foto: Sgp

Para konsultan pajak tidak perlu terlalu khawatir terhadap putusan MK karena pasal yang diuji materi adalah pasal mengenai "kuasa" wajib.

Pembahasan RUU Konsultan Pajak Akan Dalami Putusan MK

Humas DJP Hestu Yoga Saksama. Foto: NNP

Wacana ini disambut baik dengan catatan. Pihak Ditjen Pajak sendiri menilai dengan adanya aturan ini akan semakin melindungi wajib pajak dari praktik konsultan pajak ‘gelap’.

Wacana Membentuk RUU Tentang Konsultan Pajak, Perlukah?

Beranda

Home

konsultan-pajak

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#konsultan pajak