Presiden Jokowi (kiri) saat berbicara pada sesi retreat KTT ASEAN ke-41 yang secara khusus membahas implementasi 5-point consensus (5PC) Myanmar di Hotel Sokha, Phnom Penh, Jum'at (11/11/2022). Foto: setpres

Indonesia sangat kecewa dengan situasi Myanmar yang semakin buruk, tidak adanya progress signifikan dari implementasi 5PC dan tidak melihat ada komitmen junta militer untuk mengiplementasikannya. Indonesia juga menyerukan segera menghentikan segala tindak kekerasan di Myanmar.

Presiden Jokowi Sampaikan Sejumlah Poin Penting Isu Myanmar di KTT ASEAN 

Massa berdemo menolak Pimpinan Pasukan Junta Militer Myanmar (Tatmadaw) Jenderal Min Aung Hlaing yang hadir dalam KTT ASEAN di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, tahun lalu. Foto: RES

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah pemerintah Republik Indonesia harus mengakui National Unity Government (NUG) sebagai pemerintahan yang sah di Myanmar karena berasal dari hasil pemilihan yang demokratis di tahun 2020. 

Mantan Jaksa Agung Ingatkan Pemerintah Dorong Myanmar Menuju Demokrasi

Pemantauan Komnas Perempuan terhadap pengungsi Rohingya di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur dan Kota Langsa Provinsi Aceh pada akhir 2017 terdapat sejumlah temuan, salah satunya kekerasan seksual di lokasi pengungsian.

Masyarakat Sipil Ingatkan Pentingnya Perlindungan Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka Rohingya

Konsensus 5 poin ASEAN yang diterbitkan April 2021 untuk mengakhiri kekerasan dan pelanggaran HAM di Myanmar dianggap gagal.

Koalisi Masyarakat Sipil Desak ASEAN Bersikap Tegas Atas Kejahatan Militer di Myanmar

Ketua Misi Pencari Fakta International Independen Dewan HAM PBB di Myanmar, Marzuki Darusman saat webinar bertajuk 'Encouraging ASEAN Community to Promote Peace in Myanmar', Kamis (17/6/2021). Foto: RES

Sebagai upaya membuka ruang dialog antara pihak junta militer dan Pemerintah Persatuan Myanmar (National Unity Government/NUG) menuju kesepakatan damai.

Pengakuan NUG oleh ASEAN Pintu Masuk Akhiri Konflik di Myanmar

Sejumlah narasumber dalam webinar yang diselenggarakan Hukumonline bertajuk 'Encouraging ASEAN Community to Promote Peace in Myanmar', Kamis (17/6/2021). Foto: RES

Diharapkan para pendukung perdamaian di Myanmar terutama dari Indonesia untuk mendorong sikap tegas masing-masing negara terhadap kebrutalan junta militer.

Butuh Sikap Kolektif untuk Mendorong Perdamaian di Myanmar

Sejumlah narasumber dalam webinar yang diselenggarakan Hukumonline bertajuk 'Encouraging ASEAN Community to Promote Peace in Myanmar', Kamis (17/6/2021).  Foto: RES

Implementasi 5 poin konsensus ASEAN sangat penting untuk kesejahteraan Myanmar dan keamanan di kawasan Asia Tenggara.

5 Poin Konsensus ASEAN, Solusi Atasi Krisis di Myanmar

Mendorong Perdamaian di Myanmar dari Komunitas ASEAN

Beranda

Home

myanmar

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#myanmar