Pada prinsipnya, ada tiga kewajiban mengikat produsen yang diatur dalam Peta Jalan KLHK. Selain membatasi timbulan sampah dari produk gelas dan botol plastik, produsen juga wajib melakukan pendaurulangan dan pemanfaatan kembali produk yang sudah digunakan konsumen.

KLHK Ingatkan Produsen AMDK Soal Kewajiban Pengelolaan Daur Ulang Sampah Plastik 

Ilustrasi

UU 18/2008 dinilai tak lagi relevan dengan kebutuhan kondisi saat ini. Persoalan sampah menjadi masalah besar bila tidak tertangani dengan baik karena sampah amat bersinggungan dengan aspek lingkungan.

Penegakan Hukum Minim, Ada Peluang Merevisi UU Pengelolaan Sampah

Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto: RES

Ketua MK Anwar Usman diminta mundur setelah menikahi adik kandung Presiden Jokowi, masyarakat perlu tahu sanksi membakar sampah sembarangan, dan tiga tantangan independensi hakim.

Presiden Digugat PMH Hingga Penyandang Disabilitas Juga Bisa Jadi Advokat

Bisa dipidana dan didenda. Sanksi bagi pelaku pembakaran sampah sembarangan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pihak yang mengganggu kenyamanan lingkungan.

Akibat Hukum Membakar Sampah Sembarangan 

Consultant WWF pada program Plastic Smart Cities 2021, Ady Saiman dalam Multi-Stakeholder Dialogue X bertajuk 'Mewujudkan Pengelolaan Sampah dengan Cerdas dan Berkelanjutan', Rabu (30/3/2022). Foto: FKF

Meski tidak kekurangan dalam hal regulasi tentang persampahan, implementasi dari penegakan hukumnya nampak tidak berjalan semestinya. Contohnya pemberlakuan sanksi bagi pelaku buang sampah sembarangan. 

Meski ‘Kaya’ Regulasi, Penegakan Hukum Pengelolaan Sampah Dinilai Masih Minim

Head of Communication and Engagement Waste4Change, Hana Nur Auliana dalam Multi-Stakeholder Dialogue X bertajuk 'Mewujudkan Pengelolaan Sampah dengan Cerdas dan Berkelanjutan', Rabu (30/3/2022). Foto: FKF

Terdapat 4 regulasi yang dinilai amat baik dalam mengakomodir pengelolaan sampah di DKI Jakarta.

Begini Regulasi Pengelolaan Sampah di Jakarta

Ilustrasi tumpukan limbah sampah di Jakarta. Foto: RES

Karena perlu aturan penanganan dan pengelolaan sampah yang komprehensif agar tidak terus menjadi persoalan nasional.

DPD Dorong Revisi UU Pengelolaan Sampah

Beranda

Home

pengelolaan-sampah

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#pengelolaan sampah