Selain pinjaman online, sebanyak 25 persen konsumen mengadukan soal bank yang didominasi aduan mengenai permohonan keringanan. Lalu sebanyak 12 persen mengenai uang elektronik hingga 11 persen terkait leasing dan 7 persen mengenai asuransi.

Pinjaman Online Dominasi Aduan Konsumen ke YLKI Sepanjang 2022

Ketua BPKN Rizal E Halim. Foto: RES

Sesuai amanat UUPK, BPKN-RI terus berupaya akan terus memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjamin adanya kepastian hukum yang sudah diatur dalam Pasal 4 terutama ketika Konsumen bertransaksi membeli suatu barang/jasa.

BPKN Kawal Pemulihan Hak Konsumen Meikarta

Ketua YLKI Tulus Abadi.

YLKI juga menilai UUPK yang akan diamendemen harus memberikan perlindungan pada produk adiktif karena pada UUPK saat ini belum ada aturan yang mengatur terkait iklan, marketing dan hal lainnya.

Akomodir Aduan Refund, YLKI Desak Amandemen UU Perlindungan Konsumen

Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono.  

Adapun persentase layanan pengaduan konsumen terkait transaksi melalui sistem perdagangan elektronik/niaga-el (e-commerce) masih mendominasi, yaitu 6.911 layanan atau 93 persen dari total jumlah layanan konsumen yang masuk selama 2022.

Kemendag Layani Lebih dari 7 Ribu Konsumen Sepanjang 2022

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Setjen DPR, Lidya Suryani Widayati.

Salah satu hal yang perlu direvisi dalam UU Perlindungan Konsumen adalah klausula baku.

Ini Beberapa Substansi Perubahan UU Perlindungan Konsumen

Yosea Iskandar. Foto: Istimewa

UU PDP telah mengisi kekosongan aturan yang selama ini terjadi. Namun demikian peluang munculnya berbagai penafsiran berbeda atas ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya dapat menjadi tantangan tersendiri dalam menerapkan UU ini.

Mengenali Persetujuan dalam Pelindungan Data Pribadi Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Bappebti terus melakukan pengawasan pelaksanaan perdagangan berjangka komoditi. Pasar fisik (termasuk aset kripto) harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bappebti Ingatkan Masyarakat Waspada Kegiatan PBK Ilegal

Ombudsman RI menemukan sekitar 600 Konsumen Bank BTN belum menerima sertifikat meskipun telah melakukan pelunasan KPR.

BTN telah membentuk Tim Task Force Penyelesaian Sertifikat. Tim khusus yang berada di bawah Credit Operation Division tersebut bertugas melakukan profiling sebagai upaya percepatan penyelesaian sertifikat, serta melakukan freeze kepada Notaris/PPAT yang kinerjanya tidak baik.

Ombudsman Temukan Ratusan Konsumen Belum Terima Sertifikat KPR Setelah Pelunasan

Beranda

Home

perlindungan-konsumen

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#perlindungan konsumen