Charles Simabura saat menjalani sidang promosi doktor di FHUI pada 19 November  2022. Foto: Istimewa

Atribusi kewenangan Menteri membentuk Peraturan Menteri oleh UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi celah. Cara kerja Menteri-Menteri kabinet Jokowi menambah parah masalah dalam persoalan over regulasi di Indonesia. 

Charles Simabura, Kritikus dari Andalas tentang Keliaran Kuasa Menteri Jokowi

Charles Simabura saat akan menjalani sidang promosi doktor di FHUI pada 19 November 2022. Foto: Istimewa

Praktik delegasi dari undang-undang untuk membentuk Peraturan Menteri telah melampaui ketentuan yang diamanatkan konstitusi. Menteri sebagai pembantu Presiden seharusnya memperoleh wewenang delegatifnya dari Presiden, bukan dari undang-undang produk legislatif.

Mempertegas Sistem Presidensial Harus Membatasi Kuasa Peraturan Menteri

Beranda

Home

universitas-andalas

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#universitas andalas

Charles Simabura, Kritikus dari Andalas tentang Keliaran Kuasa Menteri Jokowi

Mempertegas Sistem Presidensial Harus Membatasi Kuasa Peraturan Menteri