5 Catatan Kritis Apindo Terhadap Permenaker Upah Minimum 2023
Terbitnya Permenaker No.18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 dinilai menjauhkan f...
Poin Penting yang Menjadi Sorotan dalam Perppu Cipta Kerja
Terdapat sejumlah poin penting yang menjadi sorotan serikat buruh dan organisasi masyarakat sipil at...
Advokat Ini Jelaskan Maksud No Work No Pay UU Ketenagakerjaan
Prinsipnya no work no pay sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerj...
Melihat Besaran UMP Tahun 2023 di 33 Provinsi
Menaker menekankan formula yang diatur dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 merupakan jalan tengah b...
Penetapan UMP 2023 Harus Pertimbangkan Kemampuan Pengusaha dan Kebutuhan Buruh
Kemnaker diminta memperhatikan pentingnya pembahasan UMP dengan mempertimbangkan tingkat atau angka ...
Serikat Buruh Desak Gubernur Revisi Kenaikan UMP Jakarta Tahun 2023
Kenaikan UMP Jakarta tahun 2023 sebesar 5,6 persen dinilai tidak mampu membantu buruh memenuhi kebut...
Kadin Jakarta: Kenaikan UMP Jakarta 5,6 Persen Diharapkan Bisa Diterima Semua Pihak
Kadin Jakarta lebih mengutamakan rasionalisasi ketimbang mengikuti PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengu...
Selain Kenaikan UMP, Pemprov Jakarta Beberkan 4 Kebijakan Sejahterakan Buruh
Mulai dari perluasan penrima manfaat Kartu Pekerja Jakarta, program JakPreneur, pelatihan kerja, dan...