Isu PHK perlu disikapi secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan. 

Mendorong Dialog Bipartit Cegah Gelombang PHK

Advokat sekaligus praktisi hukum ketenagakerjaan, Juanda Pangaribuan, dalam Diskusi Interaktif Hukumonline 2022 bertema Tata Cara Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Day 1, Senin (28/03/2022). Foto: ADY

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bisa dilakukan lebih dulu sebelum dilakukan perundingan bipartit.

Begini Perubahan Urutan PHK Setelah Terbit UU Cipta Kerja

<p>Meskipun pekerja <em>outsourcing</em> ditempatkan untuk bekerja di tempat pengguna jasa pekerja <em>outsourcing</em>, namun pekerja outsourcing tetap berstatus sebagai karyawan perusahaan <em>outsourcing</em>. Sehingga, <strong>yang wajib membayar upah pekerja <em>outsourcing</em> adalah perusahaan <em>outsourcing</em>, bukan perusahaan pengguna jasa pekerja </strong><strong><em>outsourcing</em></strong>.</p>

<p>Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar upah pekerja dikenakan sanksi pidana, dan keterlambatan pembayaran upah akan dikenakan denda.</p>

<p>Pekerja yang upahnya tak kunjung dibayar dapat menempuh upaya bertahap sebagaimana diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/node/166/uu-no-2-tahun-2004-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial">UU PPHI</a>, yang diawali dengan jalur bipartit, tripartit, dan jika kedua upaya tersebut belum membuahkan hasil, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Langkah Hukum Jika Gaji Tak Dibayar Pengusaha

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Aturan Pemutusan Hubungan Kerja (&ldquo;PHK&rdquo;) dengan alasan pekerja melakukan kesalahan berat dulunya diatur oleh Pasal 158 ayat (1) <a href="http://hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</a> yang telah dihapus oleh Pasal 81 angka 47 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</a>. Namun pasal ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2004.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Kemudian Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan surat edaran yang mengatur jika pengusaha hendak melakukan PHK karena pekerja melakukan kesalahan berat, harus ada putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Akan tetapi, saat ini ketentuan pelanggaran serupa diatur kembali dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja</a>. Bagaimana bunyinya?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Di-PHK karena Kesalahan Berat, Ini Hukumnya

Praktisi hukum hubungan industrial sekaligus mantan hakim ad hoc PHI Jakarta, Juanda Pangaribuan. Foto: RES

​​​​​​​Utamakan mekanisme bipartit dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

Mau Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial? Ini Saran Praktisi Hukum

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.5in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="color:black">Dalam setiap perselisihan hubungan industrial <strong>wajib</strong> diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit (antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha) secara musyawarah untuk mencapai mufakat.</span></div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pada prinsipnya, perundingan bipartit harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, yaitu <strong>pekerja/buruh </strong>atau<strong> serikat pekerja/buruh </strong>dengan <strong>pengusaha</strong>. Pada <span style="color:blue"><u><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28847/node/203/peraturan-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-nomor-per31menxii2008-tahun-2008" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.31/Men/Xii/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit</a></u></span><span style="color:blue"><u><strong> </strong></u></span><span style="color:blue"><u>(�</u></span>Permenakertrans 31/2008�), diatur bahwa apabila pihak yang merasa dirugikan adalah pekerja/buruh perseorangan yang bukan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, maka pekerja/buruh <u>dapat didampingi oleh pengurus dari serikat pekerja/buruh</u> dari perusahaan tersebut. Sedangkan pihak dari perusahaan atau manajemen perusahaan dan/atau yang diberi mandat harus menangani penyelesaian perselisihan <u>secara langsung</u>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Sepanjang penelusuran kami, tidak terdapat larangan dalam <u><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/node/166/uu-no-2-tahun-2004-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</a></u> maupun Permenakertrans 31/2008 mengenai pekerja/buruh melibatkan kuasa hukum untuk mewakilinya dalam perundingan bipartit.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Sejalan dengan hal tersebut, menurut <strong>Juanda Pangaribuan</strong>, Advokat Spesialisasi Ketenagakerjaan dan Hakim<em> Ad Hoc </em>pada Pengadilan Hubungan Industrial (2006-2016), tidak ada aturan yang melarang untuk melibatkan kuasa hukum dalam perundingan bipartit, sehingga bisa saja itu dilakukan asalkan didukung dengan surat kuasa khusus.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Langkah Pekerja Jika Perundingan Bipartit Ditolak Pengusaha

Menaker Hanif Dhakiri (baju putih). Foto: RES

Setahun, hampir tujuh ribu buruh dan pengusaha yang ikut pelatihan teknis negosisi hubungan industrial.

Menaker Imbau Serikat Pekerja Tingkatkan Keterampilan Berunding

Ilustrasi: BAS

Salah satu yang mendapat perhatian adalah kasus Ford Motor Indonesia.

Bagaimana Cara Menghindari PHK? Ini Saran Kemenaker

Beranda

Home

bipartit

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#bipartit