Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. 

Untuk sementara revisi Permenaker No.2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) kembali ke substansi Permenaker No.19 Tahun 2015.



Menaker Tegaskan Revisi Permenaker JHT Masih Berproses

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Foto: ADY 

Hampir 3 pekan Menteri Ketenagakerjaan berjanji merevisi Permenaker No.2 Tahun 2022, tapi sampai saat ini belum terwujud.



Serikat Buruh Tagih Janji Pemerintah Soal Revisi Permenaker JHT 

Jaminan Hari Tua (JHT) termasuk dalam asuransi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pemerintah berwenang menentukan regulasi terkait dengan JHT.&nbsp;

Selain itu, perlu diketahui juga bahwa JHT merupakan asuransi sosial yang pembayarannya bukan hanya dibayar oleh pekerja sendiri saja namun juga oleh pemberi kerja. Jadi kontrak polisnya bukan langsung antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pekerja, namun secara kolektif dari perusahaan pemberi kerja yang mendaftarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pemerintah Ubah Aturan JHT Secara Sepihak, Bolehkah Menurut Hukum Asuransi?  

Ilustrasi 

Meliputi manfaat pensiun hari tua; saat kondisi cacat; untuk janda atau duda; anak; atau orang tua.



5 Manfaat Program Jaminan Pensiun yang Perlu Diketahui

Layanan klaim BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta. Foto Ilustrasi: RES

Untuk JHT usia pensiun ditetapkan 56 tahun. Sedangkan, JP usia pensiun untuk tahun 2022 ditetapkan 58 tahun.   

Memahami Batasan Usia Pensiun Program JHT dan JP

Salah satu pelayanan di kantor BPJS Kesehatan. Ilustrasi foto: RES  

Sebagai tindaklanjut kepesertaan wajib dan gotong royong. Sekaligus mencegah defisit dana jaminan sosial yang dikelola BPJS Kesehatan untuk program JKN-KIS.

Pelaksanaan Inpres Optimalisasi JKN Perlu Dikawal

Secara hukum, pekerja yang mengundurkan diri atau resign berhak menerima manfaat Jaminan Hari Tua (&ldquo;JHT&rdquo;).

Mengenai JHT atau BPJS Ketenagakerjaan bisa dicairkan setelah berapa lama resign, pada dasarnya pemberian manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri (resign) dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan.

Bagaimana cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan ini? Apa saja dokumen yang diperlukan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

4 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online

Karena Anda tidak menyebutkan secara spesifik pasal yang dimaksud, kami mengasumsikan Anda menanyakan bunyi Pasal 94 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/uu-no-13-tahun-2003-ketenagakerjaan">Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</a> (&ldquo;UU Ketenagakerjaan&rdquo;) yang telah diubah dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020?r=6&amp;q=uu%20cipTA%20KERJA&amp;rs=1847&amp;re=2020">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</a>. Frasa &ldquo;dalam hal&rdquo; pada pasal tersebut menunjukkan hitungan persentase minimal upah pokok berdasarkan komponen upahnya. Sehingga, secara hukum ketentuan ini wajib ditaati.

Namun sayangnya, tidak diatur sanksi jika ketentuan tersebut tidak dilaksanakan. Meski demikian, jika ketentuan besarnya upah pokok paling sedikit 75% tidak dipenuhi, hal ini akan berdampak pada perhitungan dalam rumus penentuan uang pesangon, tunjangan hari raya (THR), dan lain-lain.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Persentase Upah Pokok Kurang dari 75%, Ini Akibat Hukumnya

Beranda

Home

bpjs-ketenagakerjaan

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#bpjs ketenagakerjaan