Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan #BersihkanIndonesia membawa poster saat menggelar aksi di halaman Gedung BPJS Ketenagakerjaan, Selasa (23/11). 

Aktivis Lingkungan Geruduk Kantor BPJS Ketenagakerjaan

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Memang benar bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (&ldquo;BPJS&rdquo;) Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan yang terbaru yaitu jaminan kehilangan pekerjaan.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Kemudian menjawab pertanyaan Anda terkait pinjaman Kredit Pemilikan Rumah (&ldquo;KPR&rdquo;) kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan, melalui <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt559b653d0d770/node/189/peraturan-pemerintah-nomor-46-tahun-2015" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua</a> dan perubahannya diatur bahwa <strong>peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat memperoleh KPR</strong> sebagai manfaat<strong> </strong>layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan. Bagaimana bunyi ketentuannya?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dapat KPR! Simak Syaratnya

Gedung MK. Foto: RES

Agar transformasi PT Taspen dan PT Asabri melebur ke dalam BPJS Ketenagakerjaan dapat memenuhi asas, tujuan, dan prinsip jaminan sosial.

Anggota DJSN: Putusan MK Ini Perlu Ditindaklanjuti dengan Revisi UU BPJS

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. Foto: ADI

Perlu kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah untuk memperluas perlindungan jaminan sosial untuk pekerja/buruh mulai dari lingkungan pemerintah daerah seperti pegawai non ASN, honorer, hingga perangkat RT/RW.

Menaker Minta Pemda Tingkatkan Perhatian Terhadap Jaminan Sosial 

<p>Benar, untuk tetap menjaga kemampuan ekonomi selama masa pandemi <em>Corona Virus Disease 2019</em> (COVID-19) pemerintah memberikan bantuan berupa <strong>subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh</strong>, terutama bagi yang bekerja di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (&ldquo;PPKM&rdquo;), sebagaimana diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f3b4101d92c1">Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak <em>Corona Virus Disease 2019</em> (COVID-19)</a> (&ldquo;Permenaker 14/2020&rdquo;) dan aturan perubahannya.</p>

<p>Berapa besaran subsidi tersebut, dan bagaimana cara penyalurannya?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Pekerja di Wilayah PPKM Dapat Subsidi Gaji, Begini Syarat dan Cara Penyalurannya!

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><em>Non-Government</em><em>al</em><em> Organization </em>(&ldquo;NGO&rdquo;) <strong>wajib mendaftarkan stafnya</strong> sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (&ldquo;BPJS&rdquo;) sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti, termasuk BPJS Ketenagakerjaan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Namun, untuk staf yang hanya berstatus sebagai <u>relawan yang tidak mendapat upah/gaji atau imbalan dalam bentuk lainnya</u>, NGO tidak berkewajiban mendaftarkannya sebagai peserta kepada BPJS.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Haruskah NGO Mendaftarkan Stafnya pada BPJS Ketenagakerjaan?

Pelayanan klaim BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta. Foto: RES

Manfaat JKK berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan. Manfaat JKM berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peseta meninggal dunia bukan akibat kecelakaaan kerja.

Begini Aturan Klaim JKK-JKM di BPJS Ketenagakerjaan

Salah satu pelayanan klaim BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta. Foto: RES 

Manfaat JHT wajib dibayarkan kepada peserta apabila peserta mencapai usia pensiun; cacat total tetap; mengundurkan diri; PHK; meninggalkan Indonesia selamanya; dan meninggal dunia. 

Begini Cara Klaim Program JHT BPJS Ketenagakerjaan

Beranda

Home

bpjs-ketenagakerjaan

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#bpjs ketenagakerjaan