Gedung MK. Foto: RES

Ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU BPJS itu dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 

Giliran Purnawirawan Persoalkan Aturan Peralihan PT Asabri ke BPJS

Hak Menuntut Manfaat JKK Jadi 5 Tahun, Jaminan Kematian Jadi Rp20 Juta

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Klaim santunan serta manfaat jaminan kecelakaan kerja yang berhak Anda dapatkan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19788/node/uu-no-40-tahun-2004-sistem-jaminan-sosial-nasional" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt559b62444ae74/node/pp-no-44-tahun-2015-penyelenggaraan-program-jaminan-kecelakaan-kerja-dan-jaminan-kematian" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Klaim tersebut melibatkan peran serta perusahaan atau pemberi kerja untuk melaporkan kejadian kecelakaan kerja yang Anda alami dalam rangka memeroleh santunan ataupun manfaat jaminan kecelakaan kerja dari pihak BPJS Ketenagakerjaan dengan memenuhi sejumlah tahapan dan persyaratan tertentu. Bagaimana ketentuan selengkapnya?</div>


Langkah Jika Perusahaan Tidak Mengurus Santunan Kecelakaan Kerja

Jajaran â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan saat memberi keterangan pers terkait peluncuran SiDewas, Rabu (25/9). Foto: Humas BPJS Ketenagakerjaan

Sistem yang digagas Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan ini menerima pengaduan dari peserta, masyarakat, dan internal BPJS Ketenagakerjaan terkait tindak kecurangan (fraud).  

Cegah Fraud, BPJS Ketenagakerjaan Luncurkan SiDewas

Kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan. Foto: RES

Kementerian Keuangan diharapkan memberi perhatian terkait pemenuhan hak jaminan sosial pekerja KPU dan Bawaslu.

DJSN Usul Seluruh Pekerja KPU dan Bawaslu Didaftarkan Jaminan Sosial

Layanan BPJS Kesehatan. Foto: RES

Implementasi Perpres No.7 Tahun 2019 ini harus diikuti dengan dituntaskannya revisi PP No.44 Tahun 2015 terutama jaminan penyakit akibat kerja baik bagi pekerja swasta maupun pemerintahan. 

Perpres Ini Jamin Lebih dari 88 Jenis Penyakit Akibat Kerja

Ketua KPKÂ Agus Rahardjo (kiri)Â bersama Dirut BPJS Ketenagakerjaan (kanan)Â Agus SusantoÂ menjawab pertanyaan wartawan usai menggelar Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di gedung KPK di Jakarta, Rabu (13/2/2019). 

Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri) bersama Dirut BPJS Ketenagakerjaan (kanan) Agus Susanto menjawab pertanyaan wartawan usai menggelar Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di gedung KPK di Jakarta, Rabu (13/2/2019). 

Cegah Korupsi, BPJS Ketenagakerjaan-KPK Berkolaborasi

K3 mendorong tersedianya tempat kerja yang aman dan nyaman bagi pekerja. Hanya saja, belum semua perusahaan mewajibkan standar peralatan K3 dan sistem manajemen K3.  

Pentingnya K3 dalam Pembangunan Infrastruktur

Beranda

Home

bpjs-ketenagakerjaan

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#bpjs ketenagakerjaan