Jajaran â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan saat memberi keterangan pers dalam kasus dugaan asusila yang melibatkan SAB beberapa waktu lalu. Foto: RES

Seharusnya Presiden menunggu hasil kerja tim panel yang dibentuk DJSN, sehingga pemberhentian SAB ini dilakukan berdasarkan penilaian obyektif.

Anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan Diberhentikan, Presiden Diusulkan Bentuk Pansel

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pemberi Kerja secara bertahap <strong>wajib</strong> mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan <strong>program jaminan sosial yang diikuti, </strong>meliputi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, tidak bisa salah satunya saja.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Apabila tidak mengikutsertakan pekerjanya secara bertahap ke BPJS (Kesehatan maupun Ketenagakerjaan) dan hanya mengikutkan pekerjanya salah satu program BPJS saja, maka pemberi kerja dapat dikenakan sanksi administratif.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Wajibkah Pengusaha Mendaftarkan Pekerjanya di BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan?

Layanan BPJS Kesehatan. Foto: RZK

Sanksi yang dapat dikenakan berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, dan/atau pemberhentian tetap.

Sanksi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Jika Berbuat Tercela

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.65in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia. Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran. Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata-nyata tidak mendaftarkan Pekerjanya kepada BPJS Kesehatan, Pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Dalam hal Pekerja belum terdaftar pada BPJS Kesehatan, Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab pada saat Pekerjanya membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, antara lain pemeriksaan ibu hamil dan rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis mencakup pertolongan persalinan pervaginam bukan risiko tinggi serta pertolongan persalinan dengan komplikasi dan/atau penyulit pervaginam bagi Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut, silakan simak ulasan di bawah ini.</div>
</td>

Bolehkah Perusahaan Tidak Memberikan Tunjangan Melahirkan?

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Perusahaan yang wajib mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan adalah perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp�1�juta.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Jika perusahaan Anda yang memiliki karyawan kurang dari 10 orang itu berkeberatan untuk mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, maka perusahaan Anda dapat mengirimkan surat pemberitahuan penghentian layanan/non aktif layanan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk menghentikan layanannya.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Cara Menghentikan Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Kami tidak memperoleh gambaran jelas apakah perusahaan yang Anda maksudkan sudah atau belum mendaftarkan karyawannya pada program jaminan sosial tenaga kerja, dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (�BPJS�). Akan tetapi perlu diketahui bahwa <strong>pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS</strong>, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan <strong>pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja</strong> apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Dalam hal pengusaha <strong>belum </strong>mengikutsertakan pekerjanya sebagai perserta kepada BPJS, pengusaha bukan dikenakan pidana karena penggelapan, melainkan sanksi administratif.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Sedangkan, bagi pengusaha yang telah mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS, tapi tidak memungut iuran yang menjadi beban peserta (pekerjanya) kemudian tidak membayar dan menyetorkannya kepada BPJS, maka pengusaha dapat dikenakan pidana <u>penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp�1�miliar</u>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Selain itu, apabila perusahaan tersebut telah <strong>memotong upah pekerja sebagai iuran BPJS</strong>, tapi <strong>tidak menyetorkannya</strong> pada BPJS, perusahaan tersebut juga dapat dikenakan pasal penggelapan dalam hubungan kerja yang diatur dalam Pasal 374<strong> </strong><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Kami menyarankan Anda untuk meminta klarifikasi dari pihak perusahaan atau langsung menghubungi BPJS. Jika perusahaan telah memenuhi syarat, tapi sengaja tidak mengikutsertakan pekerjanya, maka Anda dapat melaporkan hal tersebut kepada BPJS agar dapat dikenai sanksi administratif. Apabila memang ada indikasi terjadinya penggelapan atau pelanggaran atas kewajiban membayar dan menyetorkan iuran BPJS, Anda dapat melaporkannya ke Kepolisian.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Perusahaan Tidak Pernah Membayar Iuran BPJS Pekerja, Disebut Penggelapan?

Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto (kanan) dan Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kiri) usai melakukanÂ  pertemuan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/2). 

Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto (kanan) dan Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kiri) usai melakukan  pertemuan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/2). 

Awasi Pengelolaan Dana  Rp300 Triliun, KPK-BPJS Ketenagakerjaan Berkolaborasi 

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.65in">
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</p>
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Program Jaminan Kematian sebagai bagian dari program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan adalah untuk pekerja yang bekerja pada perusahaan, badan hukum atau badan lainnya, serta <strong>berlaku juga untuk</strong> <strong>penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri</strong>. Artinya,<strong> program Jaminan Kematian yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan juga diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).</strong></p>
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</p>
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</p>
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</p>
</td>

Pengelola Jaminan Kematian Bagi PNS

Beranda

Home

bpjs-ketenagakerjaan

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#bpjs ketenagakerjaan