<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="color:#222222">Dasar hukum pemberian wewenang bagi pemerintah (presiden) untuk menetapkan harga Bahan Bakar Minyak (&ldquo;BBM&rdquo;) diamanatkan dari <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/209/undangundang-nomor-22-tahun-2001/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_22_2001" style="color:blue; text-decoration:underline">UU 22/2001</a> yang kemudian didelegasikan lebih lanjut kepada Menteri </span>Energi dan Sumber daya Mineral (&ldquo;Menteri ESDM&rdquo;) <span style="color:#222222">untuk menentukan harga minyak. </span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini</p>


Siapa Berwenang Menetapkan Harga BBM?

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="color:#222222">Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat atas dasar <u>kewenangan atribusi dan delegasi</u>, artinya perda dapat dibentuk sewaktu-waktu, tanpa adanya perintah dari peraturan perundang-undangan di atasnya, untuk memenuhi kebutuhan daerah masing-masing, atas dasar kewenangan yang telah diberikan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt543df13291bf4/nprt/lt511c7ca43835e/undang-undang-nomor-23-tahun-2014" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 23/2014</a>. Selain itu, peraturan daerah juga dapat dibentuk untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. </span></p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Kewenangan Atribusi dan Delegasi dalam Pembuatan Perda

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Sebuah kewenangan yang <u>didelegasikan</u> kepada sebuah badan atau pejabat tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, namun <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5462bc42d6073/undang-undang-nomor-30-tahun-2014" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan</a><strong> </strong>memungkinkan badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi mensubdelegasikan tindakan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan lain dengan ketentuan:</div>

<ol style="list-style-type:lower-alpha">
	<li>
	<div>dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang dilaksanakan;</div>
	</li>
	<li>
	<div>dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan</div>
	</li>
	<li>
	<div>paling banyak diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan satu tingkat di bawahnya.</div>
	</li>
</ol>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Lalu, apakah hal yang sama dapat dilakukan ketika menyangkut wewenang yang berupa <u>mandat</u>? Penjelasan selengkapnya dapat diklik pada ulasan di bawah ini.</div>


‘Nasib’ Kelanjutan Wewenang Delegasi Ketika Pejabat Berganti

Ilustrasi mandat. Ilustrator: BAS

Di tengah pro kontra atas revisi UU No. 30 tahun 2002, pimpinan KPK menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden. Ada yang menyebutkan sebagai pengembalian mandat. Benarkah?

Bahasa Hukum: Mengembalikan ‘Mandat’

Pengertian Atribusi, Delegasi dan Mandat

Sepuluh pendaftar pertama didominasi oleh perguruan tinggi yang berasal dari Pulau Jawa dan Sumatera.

Ini Profil 10 Delegasi Pertama Lomba Debat Hukum Online Nasional

Beranda

Home

delegasi

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#delegasi